MedanBisnis
– Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) kembali
berencana membangun rumah murah untuk 4.000 PNS di Kabupaten Muna, Propinsi
Sulawesi Tenggara. Harga yang ditawarkan Rp 35 juta per unit.
Bangunan
rumah untuk PNS di Kabupaten Muna tersebut akan dibangun dengan tipe 36 meter
persegi dengan luas tanah sekitar 100 hingga 200 meter persegi. Rumah untuk
sekitar 4.000 PNS serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut nantinya
akan dibangun dengan sistem rumah cetak.
Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz menyatakan, melalui sistem rumah cetak tersebut diharapkan proses pembangunannya lebih cepat serta lebih murah. "Pembangunan rumah untuk PNS di Kabupaten Muna diharapkan bisa menggunakan sistem rumah cetak seperti yang ada di Kantor Kemenpera. Jadi biayanya murah dan cepat selesai dibangun," ujar Djan dikutip dari situs Kemenpera, Senin kemarin.
Djan mengapresiasi aksi kepala daerah khususnya Bupati Muna yang benar-benar memberikan perhatian pada program perumahan untuk masyarakat serta PNS di daerahnya. Pasalnya, kebutuhan rumah di Indonesia jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya.
Kemenpera juga terus berupaya agar penyediaan rumah untuk daerah yang backlog perumahannya cukup tinggi dapat segera teratasi. Untuk itu, sistem rumah cetak diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.
Untuk sistem rumah cetak ini, proses pembangunannya menggunakan plat baja dan besi serta campuran semen pasir. Jadi setelah jadi dindingnya tidak perlu dihaluskan lagi karena sudah rata dan kuat.
"Saya harap perumahan PNS dan masyarakat di Kabupaten Muna ini bisa lebih cepat selesai dibangun karena memang sangat dibutuhkan. Kami juga siap membantu para PNS dan masyarakat agar bisa memilikinya dengan memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sehingga angsurannya lebih murah," katanya.
Pemerintah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan Kemenpera akan membangun sekitar 4.000 unit rumah ini. Pemkab Muna bersedia menyediakan lahan seluas 43 hektar (Ha) untuk mensukseskan salah satu program pembangunan perumahan rakyat itu.
"Kami telah menyediakan lahan seluas 43 hektar di daerah Motewe Kecamatan Lasalepa untuk lokasi pembangunan sekitar 4.000 rumah PNS," ujarnya.
Berdasarkan hasil survey serta data yang ada di lapangan, secara umum masih banyak rumah milik masyarakat yang kondisinya tidak layak huni. Selain itu, dari 9.000 PNS yang ada di Kabupaten Muna, sekitar 60% masih belum mempunyai rumah sendiri.(dtf/kpr)
Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz menyatakan, melalui sistem rumah cetak tersebut diharapkan proses pembangunannya lebih cepat serta lebih murah. "Pembangunan rumah untuk PNS di Kabupaten Muna diharapkan bisa menggunakan sistem rumah cetak seperti yang ada di Kantor Kemenpera. Jadi biayanya murah dan cepat selesai dibangun," ujar Djan dikutip dari situs Kemenpera, Senin kemarin.
Djan mengapresiasi aksi kepala daerah khususnya Bupati Muna yang benar-benar memberikan perhatian pada program perumahan untuk masyarakat serta PNS di daerahnya. Pasalnya, kebutuhan rumah di Indonesia jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya.
Kemenpera juga terus berupaya agar penyediaan rumah untuk daerah yang backlog perumahannya cukup tinggi dapat segera teratasi. Untuk itu, sistem rumah cetak diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.
Untuk sistem rumah cetak ini, proses pembangunannya menggunakan plat baja dan besi serta campuran semen pasir. Jadi setelah jadi dindingnya tidak perlu dihaluskan lagi karena sudah rata dan kuat.
"Saya harap perumahan PNS dan masyarakat di Kabupaten Muna ini bisa lebih cepat selesai dibangun karena memang sangat dibutuhkan. Kami juga siap membantu para PNS dan masyarakat agar bisa memilikinya dengan memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sehingga angsurannya lebih murah," katanya.
Pemerintah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan Kemenpera akan membangun sekitar 4.000 unit rumah ini. Pemkab Muna bersedia menyediakan lahan seluas 43 hektar (Ha) untuk mensukseskan salah satu program pembangunan perumahan rakyat itu.
"Kami telah menyediakan lahan seluas 43 hektar di daerah Motewe Kecamatan Lasalepa untuk lokasi pembangunan sekitar 4.000 rumah PNS," ujarnya.
Berdasarkan hasil survey serta data yang ada di lapangan, secara umum masih banyak rumah milik masyarakat yang kondisinya tidak layak huni. Selain itu, dari 9.000 PNS yang ada di Kabupaten Muna, sekitar 60% masih belum mempunyai rumah sendiri.(dtf/kpr)
No comments:
Post a Comment