Kemenpera akan Bangun Kompleks Rumah Wartawan di Citayam

MedanBisnis – Jakarta. Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) berencana membangun sekitar 1.000 rumah bagi para wartawan di daerah Citayam, Depok. Proyek pembangunan rumah untuk para kuli tinta tersebut direncanakan dapat selesai dibangun dalam waktu enam bulan mendatang.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz saat menerima audiensi beberapa wartawan dari sejumlah media massa di Ruang Rapat Utama Kantor Kemenpera, Jakarta, Rabu menteri. "Kemenpera akan membangun kira-kira 1.000 rumah untuk para wartawan," ujarnya.

Menpera Djan Faridz menjelaskan, pembangunan perumahan bagi wartawan merupakan salah satu arahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, selama ini Presiden melihat kinerja wartawan sangat berat yakni bagaimana mereka harus mencari berita yang harus ditayangkan kepada masyarakat luas selama 24 jam.

Kemenpera, imbuh Djan Faridz, kemudian diminta oleh Presiden untuk memberikan perhatian pada penyediaan rumah bagi wartawan. Apalagi tidak semua wartawan telah memiliki rumah.
"Pertemuan ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah khususnya Kemenpera terhadap para wartawan yang telah bekerja keras. Nantinya kami juga akan menunjuk Perumnas untuk membangun perumahan wartawan ini," terangnya.

Terkait lokasi pembangunan rumah wartawan ini, imbuh Menpera Djan Faridz, akan dipusatkan di daerah Citayam, Depok. Harga tanah yang telah ditawarkan ke Kemenpera sekitar Rp 100.000 per meter. Berdasarkan perhitungan Kemenpera, biaya untuk pembelian tanah yang diperlukan adalah Rp 10 juta. Harga bangunan rumah sekitar Rp 25 juta dan sedikit keuntungan untuk pengembang.

"Rumah untuk wartawan ini harganya Rp 45 juta dengan cicilan sekitar Rp 300.000 hingga Rp Rp 400.000. Tentunya cicilan rumah ini lebih rendah daripada mencicil motor sehingga tidak memberatkan," tandasnya.

Untuk dapat memperoleh rumah ini, Menpera Djan Faridz menerangkan, pihaknya akan berusaha memberikan beberapa kemudahan. Pertama, besar uang muka diusahakan maksimal 10 persen dari harga rumah. Kedua, apabila para wartawan sudah di cover oleh Jamsostek diharapkan Jamsostek bisa ikut membantu penyediaan uang muka tersebut.

"Kami harap pihak media melalui bagian personalia juga bisa mengirimkan surat permohonan perumahan bagi karyawannya sebagai penjamin gaji. Dan wartawan juga harus datang ke bank untuk kreditnya. Syaratnya gampang kan," terangnya.

Menurut Menpera Djan Faridz, pembangunan proyek perumahan ini diharapkan bisa selesai dalam waktu enam bulan mendatang. (kpr)

Menpera Minta SKPD Perumahan di Daerah

MedanBisnis- Jakarta. Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz meminta kepada Kementerian Dalam Negeri agar membantu pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman di daerah-daerah. Untuk itu, Kemenpera juga berharap kepada kepala daerah baik di tingkat propinsi, kabupaten dan kota untuk membentuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang khusus mengurusi masalah perumahan di daerah.

“Saya meminta bantuan Mendagri agar di setiap propinsi, kabupaten/ kota ada SKPD perumahan,” ujar Menpera Djan Faridz saat memberikan sambutan pada penandatanganan perjanjian kerjasama perumahan antara Kemenpera dan Kemendagri di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa kemarin.

Menurut Djan Faridz, saat ini tanggung jawab penyediaan perumahan bagi masyarakat telah menjadi salah satu urusan wajib Pemda. Oleh karena itu, jika SKPD perumahan di daerah dapat terbentuk maka koordinasi program perumahan dan kawasan permukiman dapat terlaksana dengan baik dan lebih mudah.

“Kalau tidak ada SKPD Perumahan minimal ada kepala kantor atau pejabat yang khusus mengurusi perumahan. Jadi ada yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program perumahan di daerah,” harapnya.

Menpera Djan Faridz menuturkan, pihaknya akan terus berupaya mengajak seluruh pihak untuk bekerja lebih keras untuk mewujudkan program perumahan di daerah. Salah satunya adalah program pembangunan rumah untuk PNS.

Saat ini, salah satu Pemda yang pro aktif dalam program perumahan adalah Pemerintah Propinsi Maluku Utara. Setidaknya di daerah tersebut akan dibangun sekitar 2.000 rumah PNS. Selain itu, Kemenpera juga tengah menjalin kerjasama dengan sekitar 57 kabupaten/ kota untuk pembangunan 200.000 rumah PNS di seluruh Indonesia.

“Saya juga berharap dalam waktu 3 - 4 bulan ini pembangunan perumahan PNS ini dapat terlaksana. Di Maluku Utara juga sudah tersedia lahan untuk 2.000 rumah PNS,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Menpera Djan Faridz juga berjanji untuk hadir pada setiap pencanangan rumah untuk PNS di daerah. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengetahui bahwa pemerintah pusat juga memiliki kepedulian serta program terkait penyediaan perumahan bagi masyarakat. “Saya akan berusaha hadir pada setiap kegiatan peletakan batu pertama program pembangunan rumah baik untuk PNS serta masyarakat di daerah,” ungkapnya.

Tapi, sejauh ini di Sumatera Utara (Sumut) sudah ada SKPD yang mengurusi masalah Penataan Perumahan dan Pemukiman (Tarukim). Bahkan di beberapa kabupaten/kota di Sumut juga ada instansi sejenis. (kpr)

Perumnas Siap Bangun Rumah Seharga Rp35 Juta

Jakarta, (Analisa). Perum Perumnas berencana membangun 200.000 rumah murah dan rumah sederhana untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 50 wilayah di Indonesia tahun ini.

Rumah murah tersebut ditawarkan seharga sekitar Rp35 juta per unit dengan estimasi dana yang diperoleh mencapai Rp7 triliun, kata Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto di Jakarta, Selasa (3/4).

Menurut Himawan, tipe rumah murah yang dibangun adalah berukuran 36 meter persegi dengan luas tanah minimal 60 meter persegi. Perumnas akan memulai pembangunan rumah murah di tiga provinsi yakni Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

"Kami sudah menandatangani kerja sama dengan tiga provinsi ini karena mereka yang lebih siap," kata Himawan usai penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, gubernur dan walikota di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Ia menambahkan dalam pembangunan rumah tersebut, perseroan akan menganggarkan dana dari kas internal sekitar Rp1,4 triliun atau 20 persen dari total yang dialokasikan Rp7 triliun. Sementara 60 persen atau Rp4,2 triliun diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia.

"Rumah murah ini merupakan subsidi dari pemerintah. Sisa dana pembangunan berasal dari pemerintah," tuturnya. Menyoal kesiapan lahan, pemerintah kota setempat akan menyediakan lahan sehingga Perumnas segera membangun perumahan murah tersebut.

Direktur Utama BRI Sofyan Basir mengatakan pihaknya mendukung bisnis Perumnas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penyediaan tempat tinggal dalam pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.

"Bisnis Perumnas cukup pesat akhir-akhir ini, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan rumah murah bagi PNS di sekitar 55 wilayah di Indonesia," kata Sofyan.

Ia menyebutkan BRI telah menyediakan fasilitas untuk pembelian tempat tinggal bagi konsumen Perumnas melalui fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera (KPRS).

"Suku bunganya rendah serta kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan menjadi kesempurnaan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh tempat huni," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengungkapkan pembangunan perumahan murah ini sangat bagus. Ia mengharapkan pemerintah daerah dapat membangun sarana seperti jalan agar pengembang fokus pada pembangunan rumah semata.

"Tahun ini, saya targetkan ada 200.000 unit rumah untuk PNS dengan harga Rp35 juta," kata Djan Faridz.

Selain itu, ia menginginkan Kementerian Dalam Negeri menyediakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Perumahan. Kehadiran SKPD ini sebagai dinas yang bertanggungjawab untuk perumahan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menambahkan pembangunan sebanyak 200.000 rumah ini dapat menyerap dua juta tenaga kerja. Artinya di wilayah yang akan dibangun perumahan dapat berpartisipasi dalam pembangunan rumah tersebut.

"Penuntasan kemiskinan di daerah akan semakin cepat dengan adanya lapangan kerja baru," tutur Gamawan. (Ant)

BRI Siapkan Rp 3 Triliun untuk KPR Subsidi

MedanBisnis—Jakarta. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bersama Perum Perumnas menyediakan rumah murah buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). BRI akan memberikan fasilitas perbankan dengan Kredit Konstruksi untuk pembangunan perumahan dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS).

"Ini menjadi peluang yang baik bagi BRI untuk tetap dan terus mendukung bisnis Perumnas dalam mencapai visi perusahaan yaitu menjadi pelaku utama penyedia perumahan dan pemukiman di Indonesia," ujar Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali dalam siaran pers (4/3).

BRI menargetkan penyaluran KPRS di tahun 2012 sebesar Rp 3 triliun dengan suku bunga sebesar 7,25%/tahun fixed dengan tenor 15 tahun untuk kepemilikan rumah tipe 36 dengan harga maksimal Rp 70 juta.

"Suku bunga yang rendah serta kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan menjadi kesempurnaan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh rumah tinggal siap huni," tegas Ali.

Ali menuturkan bisnis perumahan sekarang ini sedang bagus, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan rumah murah bagi PNS di sekitar 55 wilayah di Indonesia.

"Ini menjadi peluang bagi BRI untuk tetap terus mendukung bisnis Perumnas dalam mencapai visi perusahaan yaitu menjadi pelaku utama penyedia perumahan dan pemukiman di Indonesia," ujarnya. (dtf)

Rusmin Lawin Jadi Sekjen FIABCI Asia Pasifik 2012-2014

JAKARTA, KOMPAS.com - Rusmin Lawin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Pusat dan Ketua Kehormatan DPD REI Sumatera Utara dikukuhkan menjadi Sekretaris Jendral FIABCI Asia Pasifik 2012-2014 menggantikan Kumar Tharmalingam dari Malaysia.

Penetapan Rusmin Lawin menjadi Sekjen FIABCI yang baru ini dilakukan di The 14th FIABCI (International Real Estate Federation Asia Pacific) Regional Secretariat Summit di Darwin, Australia, 21-23 Maret 2012 lalu. Kongres tahunan itu dipadukan dengan event bergengsi the Real Estate Institution of Australia (REIA) Awards Night 2012 di Hotel Crowne Plaza.

FIABCI (International Real Estate Federation) Asia Pacific Summit pernah diselenggarakan di Kuala Lumpur and Selangor (Malaysia), Pattaya (Thailand), Manila (Filipina), Jakarta, Makassar, Medan, Batam (Indonesia), Ho Chi Minh City (Vietnam), Singapura yang diikuti oleh para anggota dan pengusaha dari berbagai profesi dari industri realestate dari kawasan Asia Pasifik.

"FIABCI Asia Pacific Summit kali ini menjadi menarik mengingat isu bubble property market yang menerpa industri ini," ungkap Rusmin Lawin dalam surat elektroniknya kepada Kompas, Kamis (29/3/2012).

Dalam pertemuan tersebut dibahas langkah dan strategi bagaimana memacu pertumbuhan industri real estate di kawasan ini selain juga akan membahas langkah-langkah antisipasi untuk mencegah property bubble dunia mengingat Asia Pasifik merupakan kawasan investasi real estate yang paling diminati saat ini setelah Eropa dan Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi dan keuangan yang berkepanjangan.

Rusmin Lawin mengungkapkan, berdasarkan laporan terbaru yang dilansir Lembaga Riset dunia, DTZ, kawasan Asia Pasifik tetap memimpin dalam penyerapan investasi untuk real estate komersial dengan prediksi peningkatan modal yang masuk sebesar 33 persen yang berasal dari luar kawasan tersebut, menurut riset DTZ yang bertajuk The Great Wall Money.

"Laporan ini menunjukkan betapa strategisnya peran negara Asia Pasifik sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia. Untuk itu organisasi penting seperti FIABCI Asia Pasifik hendaknya bisa kita manfaatkan untuk menggaet investor international agar bisa mengembangkan bisnisnya di Indonesia khususnya di bidang real estate," tambah Rusmin.

FIABCI Asia Pacific Regional Secretariat yang berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia adalah Sekretariat yang dibentuk pada tahun 1993 khusus untuk melayani kepentingan para anggotanya di kawasan ini dengan Board Chairman dan Sekretaris Jendral pertama Dato’ Alan Tong dan Kumar Tharmalingam.

FIABCI Dunia didirikan pada tahun 1945 di Paris dan merupakan Asosiasi Real Estate dunia terbesar yang terdiri dari gabungan 120 asosiasi berbagai industri di bidang real estate dunia yang memiliki perwakilan di 66 negara termasuk di Indonesia dan FIABCI Dunia sendiri merupakan satu-satunya Asosiasi Real Estate yang ditunjuk sebagai Consultative Group oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan mempunyai perwakilan tetap.