61 Kabupaten/Kota Dukung Perumahan Swadaya

MedanBisnis – Jakarta. Sebanyak 61 kabupaten/kota di Indonesia memberikan dukungan terhadap program perumahan swadaya terhadap pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).

Adanya dukungan pemda tersebut diharapkan tercapai efektivitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2012 dan 2013 mendatang.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz mengungkapkan, pihaknya sangat memberikan apresiasi terkait dukungan pemda terhadap program perumahan swadaya di daerahnya masing-masing. Pasalnya, sekitar 80% dari rumah yang ada saat ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Rumah yang dibangun oleh masyarakat miskin selama ini sebanyak 4,8 juta unit tidak layak untuk di huni. Jadi peran pemda dalam pembangunan rumah masyarakat sangat dibutuhkan," ujar Menpera Djan Faridz saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, baru-baru ini.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Sesmenpera Iskandar Saleh, Deputi Bidang Perumahan Swadaya Jamil Anshari, serta sejumlah pejabat Eselon I dan II Kemenpera dan para Walikota dan Bupati.

Menurut Djan Faridz, pada saat ini jumlah masyarakat miskin Indonesia mencapai angka 30,02 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 13,6 juta kepala keluarga tidak memiliki rumah yang layak huni. Rumah yang tidak layak huni tersebut terdapat di kawasan kumuh seluas 57.000 hektare. Sekitar 10,5 juta keluarga tidak memiliki jamban, 9,7 juta tidak terlayani air bersih, 3,9 juta tanpa mendapat aliran listrik dan 1,1 juta belum memiliki kepastian hukum hak atas tanah.

"Kami berharap Pemda dapat menempatkan perumahan sebagai prioritas dengan membentuk SKPD yang menangani bidang perumahan serta memiliki data rumah tidak layak huni yang lebih lengkap lagi," harapnya.

MP3KI melalui program perumahan swadaya, imbuh Menpera, dilaksanakan dengan menetapkan beberapa strategi antara lain indentifikasi kelompok sasaran yang tepat, melakukan pemberdayaan kelompok sasaran serta melibatkan Unit Pengelola Kegiatan/ Badan Keswadayaan Masyarakat sebagai stimulan. Kemenpera juga akan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti perusahaan-perusahaan di daerah agar bisa ikut membantu program perumahan melalui penyaluran CSR.

"Tahun ini kami mentargetkan 250.000 unit rumah untuk program perumahan swadaya. Sedangkan tahun 2013 dan 2014 direncanakan masing-masing 500.000.Kami harap Pemda juga bisa memanfaatkan dana zakat, infaq dan sedekah serta PKBL untuk membantu masyarakat miskin agar mereka bisa memiliki rumah layak huni," terangnya. (kpr)

bisakah Angsuran Rumah Per Bulan Rp 180 Ribu???

JAKARTA - Gebrakan baru dalam penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) tengah dilancarkan PT Bank Tabungan Negara Tbk. Bila selama ini jangka waktu angsuran KPR maksimal 15 tahun, BTN kini menawarkan jangka waktunya hingga 25 tahun. Tujuannya untuk meringankan beban angsuran nasabah tiap bulannya.

"Hari ini kami ingin umumkan, tenor kredit akan lebih panjang. Kami bersedia dan akan mempunyai produk KPR dengan tenor 25 tahun," kata Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Iqbal Latanro, di Menara BTN, Jakarta, Selasa (24/4/2012).
Iqbal mengatakan, dengan tenor 25 tahun, akan membuat semakin banyak masyarakat yang mengajukan KPR. Ia mencontohkan, untuk kredit Rp50 juta dengan tenor 25 tahun, cicilan hanya Rp180 ribu per bulan. "Jadi, orang akan lebih mudah mendapatkan rumah," ujarnya.
Dalam program itu, nasabah yang bisa mengambil KPR dengan tenor 25 tahun harus memiliki usia di bawah 40 tahun. "Pokoknya usia 65 tahun itu lunas," ujarnya.
Direktur Konsumer BTN, Irman A Zahiruddin, menambahkan, program kredit 25 tahun adalah program terbaru BTN. Dulu, BTN memiliki program tenor 20 tahun, namun tak lama ditarik kembali. Selama ini, BTN menerapkan tenor maksimal 15 tahun.
"Kini, kami kembali dengan tenor 25 tahun, dan dampaknya akan baik. Bunganya itu variable. Nanti kami ikuti dengan variable rate-nya," ujarnya.
Hingga triwulan I-2012 pertumbuhan kredit perseroan mencapai Rp 66,48 triliun naik 24,51 persen dari periode sebelumnya Rp 53,39 triliun. Komposisi kredit masih didominasi oleh perumahan, yakni 87,5 persen senilai Rp 58,17 triliun. Kemudian kredit non perumahan 12,5 persen atau senilai Rp 8,31 triliun.
Untuk penyaluran KPR melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga triwulan I-2012 ini BTN baru menyalurkan 2.500 unit dari target perseroan 16 ribu unit. Nilai kredit FLPP pada periode Januari-Maret pun baru Rp 140 miliar.
"FLPP sampai Maret BTN telah salurkan 2.500 unit, senilai Rp 140 miliar," jelas Direktur Mortgage & Consumer Banking BTN, Irman Alvian Zahiruddin.
BTN sendiri mengaku siap membiayai program FLPP, selama syarat-syarat teknis dipenuhi. Sayangnya, unit yang tersedia sangat sedikit. Pengembang belum juga menyediakan rumah dengan syarat yang diminta Menpera, Djan Faridz. "Kami harapkan bahwa FLPP dapat diserap, tapi harus ada unitnya dulu. Kalau ada rumah kategori FLPP, BTN siap partisipasi," paparnya.
Realisasi penyaluran FLPP oleh BTN ini masih jauh dari target.
"Komitmen kami 16 ribu unit dengan nilai Rp 1 triliun. Ini dengan komposisi 50:50 (penyertaan dana pemerintah dan perbankan)," tambahnya.
Untuk memaksimalkan penyaluran kredit rumah murah melalui FLPP, BTN akan melibatkan BTN Syariah. Selama ini BTN Syariah belum termasuk bank yang ikut menyalurkan FLPP. Namun dalam waktu dekat ini, BTN Syariah akan ambil bagian. (Sugiyarto)

Kelangkaan Bahan Bangunan Ancam Pembangunan Di Sumut

Kelangkaan besi dan naiknya harga berbagai bahan bangunan seperti semen di Sumatera Utara mengancam kelanjutan berbagai proyek dan termasuk memicu kenaikan harga rumah. "REI memang menerima keluhan masih susahnya besi diperoleh di pasar dan naiknya harga barang itu termasuk bahan bangunan lainnya seperti semen. Tentunya itu mengancam kelangsungan berbagai proyek termasuk kemungkinan bisa memicu harga rumah naik," kata Ketua Realestat Indonesia (REI) Sumut, Tomi Wistan, di Medan, Selasa. Ancaman kelanjutan pembangunan berbagai proyek terjadi karena besi tidak bisa digantikan dengan jenis lainnya sementara kenaikan harga bahan bangunan apalagi kalau di atas kewajaran membuat biaya pembangunan tdak lagi sesuai dengan nilai kontrak atau kredit. Makin terancam karena pemerintah sendiri mematok program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dengan harga jual rumah maksimal Rp70 juta per unit. "Harusnya kelangkaan dan kenaikan harga bahan bangunan memang bisa dikendalikan pemerintah," katanya. Dia tidak bisa menyebutkan jumlah proyek anggota REI Sumut yang tertunda akibat sempat hilangnya besi lalu diikuti lonjakan harganya serta harga bahan bangunan lainnya. "Maaf saya baru pulang ke Medan, jadi belum mengecek secara ril. Tetapi memang ada laporan dan keluhan dari pengembang soal kelangkaan besi diikuti kenaikan harga termasuk barang lainnya seperti semen,"katanya. Pengamat ekonomi Sumut, Jhon Tafbu Ritonga, menyebutkan, pemerintah punya tanggung jawab mengendalikan harga jual berbagai barang di pasar apalagi kenaikan itu dipicu dengan kebijakan pemerintah yang merencanakan kenaikan dan pembatasan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan pemerintah itu menjadi penyebab produsen dan pedagang melakukan aksi spekulasi menaikkan harga barang. "Apalah manfaatnya bagi masyarakat dari tidak dinaikkannya harga dan pembatasan BBM subsidi itu, kalau nyatanya harga jual berbagai barang naik. Itu sama saja dengan bohong,"katanya. Apalagi harga berbagai barang termasuk bahan bangunan merupakan salah satu komponen perhitungan deflasi/inflasi yang menjadi indikator perekonomian. Pemerintah harus serius melakukan pengendlaian harga berbagai barang di pasar karena menyangkut pertumbuhan ekonomi. "Rumah juga menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat.Kalau harga rumah naik terus itu artinya kesempatan masyarakat memiliki rumah semakin kecil," katanya.

Kemenpera Teken Empat MoU dan Tiga PKS

MedanBisnis – Jakarta. Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, pemkab Muara Enim, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Newmont Nusa Tenggara serta Perjanjian Kerjasama (PKS). Semua itu terkait arahan Presiden tentang Program Pro Rakyat Klaster IV dibidang penanganan rumah sangat murah di Graha Sawala, kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, baru-baru ini.

Penandatanganan MoU antara Kemenpera dengan dua Pemkab dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan perumahan swadaya bagi masyarakat miskin melalui pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan pembangunan PSU.

Tujuan MoU itu sendiri dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan bebas dari rumah tidak layak huni dan perumahan kumuh serta pengembangan ekonomi masyarakat.

Sementara Untuk Perjanjian Kerjasama (PKS) terjadi antara Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera, dengan Pemkab Lahat, Pemkab Muara Enim, PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Newmont Nusa Tenggara.

Selain penandatanganan MoU dan PKS ada penandatangan Perjanjian Hibah Daerah antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka Percepatan Pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz dalam kesempatan tersebut mengatakan penandatanganan MoU dan PKS ini diharapkan dapat memenuhi target bedah rumah. "Kami berharap dengan adanya MoU dan PKS ini target bedah rumah sebanyak 250 ribu unit akan tercapai bahkan bisa saja melebihi target yang ditetapkan apabila banyak perusahaan yang terlibat," ujar Djan Faridz.

Penandatanganan MoU dan PKS tersebut juga disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa. Di dalam kesempatan tersebut Hatta Rajasa mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam menuntaskan masalah kemiskinan.

"Pemerintah tidak akan berhasil menuntaskan masalah kemiskinan sendirian. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dengan perusahaan swasta dan BUMN dengan mengioptimalkan dana CSR dan PKBL sehingga masalah kemiskinan bisa teratasi," ujar Hatta Rajasa.

Apabila semua perusahaan besar bersinergi dengan pemerintah dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan melalui pemanfaatan dana CSR, diperkirakan akan terkumpul dana sebesar Rp. 10 triliun sehingga dapat mengakselerasi kemiskinan ujar Hatta Rajasa.

Direktur Utama PT Bukit Asam (persero) Tbk, Milawarma yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan bantuan yang diberikan oleh PT Bukit Asam di dua kabupaten tesebut berupa pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR). "Bantuan yang akan diberikan ini merupakan CSR dalam bentuk baru dan akan diberikan untuk bedah rumah di Kabupaten Lahat sebanyak 117 unit, dan di Muara Enim sebanyak 200 unit dengan menghabiskan dana sekitar Rp. 2 milyar," terang Milawarma.

Hadir dalam kesempatan tersebut para pejabat eselon satu di lingkungan Kementerian Perumahan rakyat beserta jajaran, para pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta jajaran dan tamu undangan lainnya. (kpr)

KPR hingga 25 Tahun ????

MedanBisnis – Jakarta. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengumumkan kesediannya untuk memperpanjang tenor atau jangka waktu kredit pemilikan rumah (KPR) menjadi 25 tahun. Itu dilakukan guna membantu nasabah agar mendapatkan cicilan yang ringan.

Hal ini disampaikan Direktur Utama BTN, Iqbal Latanro di kantornya, Jakarta, Selasa kemarin. "Hari ini kita ingin umumkan, tenor kredit akan lebih panjang. Kita bersedia dan akan mempunyai produk (KPR) dengan tenor 25 tahun," katanya.

Dia menambahkan, tenor yang lebih panjang diharapkan akan memperbanyak portofolio KPR. Karena kemampuan mengangsur menjadi lebih tinggi. "Jadi kan kemampuan angsuran jadi tinggi, dengan catatan saat KPR lunas usianya 65 tahun. Sertifikasi juga kami jaga. Dan syarat-syarat lain sama seperti bank lain," paparnya.

Berdasarkan perhitungan Iqbal, dengan jumlah kredit Rp 50 juta dengan tenor 25 tahun maka dihasilkan cicilan yang hanya Rp 180 ribu per bulan. "Jadi tidak ada dasar orang tidak memiliki rumah," ucap Iqbal.

Hingga triwulan I-2012 pertumbuhan kredit perseroan mencapai Rp 66,48 triliun naik 24,51% dari periode sebelumnya Rp 53,39 triliun. Komposisi kredit masih didominasi oleh perumahan, yakni 87,5% senilai Rp 58,17 triliun. Kemudian kredit non perumahan 12,5% atau senilai Rp 8,31 triliun. (dtf)

Wali Kota Medan Tinjau Tata Letak Kota dari Udara

 Wali Kota Medan, Drs H Rahudman Harahap MM turun dari helikopter Badan SAR Nasional (Basarnas) di Lapangan Sepak Bola, Kelurahan Rengas Pulau, Medan Marelan usai memantau wilayah Kota Medan dari udara, Rabu (18/4)./ /redianto/sumutpos

Kini, pengembang maupun developer tidak bisa sesuka hati membangun Kota Medan tanpa mematuhi Perda No.13/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Medan tahun 2011-2031. Jika tidak dipatuhi, Pemko Medan segera mencabut izin yang telah diberikan.
Wali Kota Medan, Drs H Rahudman Harahap MM meninjau tata letak wilayah Medan dari udara, dengan menggunakan helikopter milik Badan SAR Nasional (Basarnas), Rabu (18/4).
“Sekarang kita harus melaksanakan penjabaran dari Perda mengenai RTRW. Jadi tidak ada lagi pengembang atau developer yang suka-suka mengembangkan kota ini. Saya lihat dari udara, kondisinya sudah tak karuan lagi,” ujarnya.
Usai melihat potret udara tentang tata letak Kota Medan, Rahudman menyatakan, pihaknya segera melakukan penertiban, sehingga seluruh bangunan harus sesuai dengan Perda RTRW.
“Kan kita (Pemko Medan, Red) yang memberi izin. Begitu Perda tentang RTRW tak dipatuhi, kami langsung cabut izinnya,” tegasnya.
Rahudman berangkat melalui Lapangan Avron Kelapa Sawit Polonia didampingi Kepala Bappeda Kota Medan Drs Zulkarnain Lubis MSi bersama petugas Basarnas dengan menggunakan helikopter. Dengan penerbangan yang cukup rendah, Rahudman memantau wilayah Kota Medan seperti kawasan Sicanang dan perbatasan Medan dengan Deliserdang menuju ke arah Kualanamu.
Pemantauan terus berlanjut ke kawasan pesisir untuk melihat kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan pantai. Dari peninjauan yang dilakukan ternyata sudah sedikit lahan kosong di wilayah Kota Medan. Bahkan, seluruhnya dipenuhi dengan banyak bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan RTRW Kota Medan.
Selain itu, Rahudman memantau di bantaran sungai yang banyak ditemui rumah-rumah warga. Pemko Medan akan terus melakukan sosialisasi  secara terus menerus sehingga warga yang bermukim di kawasan bantaran sungai bersedia direlokasi ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa), yang telah disediakan Pemko Medan.
“Kami minta warga di bantaran sungai memiliki kesadaran dan bersedia pindah sendiri,” ujarnya seraya menambahkan peninjauan dilakukan juga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana.
Selama 45 menit melakukan peninjauan udara dengan helikopter yang membawa Wali Kota Medan, akhirnya mendarat di Lapangan Sepkabola di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan. Setelah itu, Rahudman melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama di Kecamatan Medan Marelan.
Pada pertemuan itu, Rahudman menyampaikan sejumlah rencana yang akan dilakukan Pemko Medan dalam tahun ini, seperti renovasi Pasar Belawan, peningkatan status Puskesmas Medan Labuhan menjadi rumah sakit strata C, pembetonan di kawasan Bagan Belawan serta pembangunan terminal sayur di MedanMarelan.
“Untuk mewujudkan keinginan itu, saya mengajak seluruh tokoh masyarakat, pemuda dan agama terus bersinergi dalam membangun Medan yang tercinta,” ungkapnya.
Usai melakukan pertemuan, Rahudman didampingi sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pem ko Medan, langsung meninjau terminal pembuangan akhir (TPA) di Kelurahan Terjun. Dalam peninjauan itu, wali kota ingin melihat kondisi TPA, termasuk fasilitas yang dimiliki untuk menampung sampah warga Kota Medan. (adl)

Terima kasih,

DPRD Minta Pemko Medan Tunda Pengutipan PBB

MedanBisnis—Medan. Anggota DPRD Medan dari Fraksi Medan Bersatu (F-MB) Goldfried Effendi Lubis menyarankan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, daam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk menunda pengutipan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebelum proses revisi Perda PBB tuntas.

"Sebab, sejauh ini sejumlah fraksi di DPRD Medan akan menggunakan hak inisiatif untuk melakukan revisi terhadap perda itu, atau menemui langsung Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk membatalkan perda PBB itu," ujar Goldfried dalam acara reses DPRD Medan dari daerah pemilihan (dapil) I di Wisma Umum Jalan AR Hakim, Medan, Rabu (18/2).

Dalam acara yang dipadati oleh seratusan warga tersebut, hadir 11 anggota DPRD Medan dari dapil I di antaranya Amirudin (Ketua), Sabar Syamsuria Sitepu, August Napitupulu, Ikrimah Hamidy (para wakil ketua) dan sejumah anggota seperti Lily MBA (Ketua Reses Dapil I), Parlaungan Simangunsong, Parlindungan Purba, Goldfried Effendi Lubis, Srijati Pohan, serta lainnya.

Sementara dari pihak Pemko Medan hadir sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti Kepala Dinas Kesehatan Edwin Effendi, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Syahrul Harahap, Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Sampurno Pohan, dan utusan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Medan.

Persoalan Perda PBB sangat mendominasi acara reses tersebut. Warga yang hadir dalam acara itu umumnya keberatan dan memprotes kenaikan 100% PBB. Menjawab pertanyaan warga, Goldfried menyebutkan, warga juga bisa menunda atau tidak membayar PBB sebelum revisi perda itu tuntas dilakukan.

"Saya mau bilang apa kalau warga bilang tidak mau bayar PBB," ujarnya. Kata dia, sejauh ini sudah ada sekitar 100 orang yang datang menemui dirinya menyatakan keberatan terhadap penerapan perda itu.

Pernyataan Goldfried itu mengudang reaksi dari rekannya, Lily MBA. Dia mengingatkan warga kalau warga terlambat membayar PBB akan terkena denda 2% per bulan. Parlaungan Simangunsong dari Fraksi Partai Demokrat malah mengeluarkan pernyataan lebih keras terhadap Goldfried.

"Pak Goldfried, tolong jangan jerumuskan masyarakat. Sebab bila tidak membayar PBB akan terkena denda 2% per bulan," ujar Parlaungan semabri melirik Goldfried yang duduk di sebelah kirinya. Parlaungan lalu mencoba meyakinkan warga yang hadir di aulau tersebut dengan menyatakan DPRD Medan akan memperjuangan perbaikan perda itu.

"Bapak ibu, kami akan berupaya lakukan perbaikan terhadap perda itu. Lagipula, di perda itu kan ada mekanisme menyatakan keberatan pembayaran PBB," ujarnya.

Lily MBA pada kesempatan itu menyatakan, DPRD akan menemui Mendagri Gamawan Fauzi guna mengonsultasikan soal perda itu agar tidak ada kesalahan dalam upaya revisi tersebut.

Pernyataan Lily kemudian diperkuat oleh Ketua DPRD Medan Amirudin yang menyebutkan besok (hari ini -red) akan ada tim dari DPRD Medan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Sabar Syamsuria Sitepu yang akan berangkat ke Jakarta guna menemui Mendagri terkait perda itu. (hendrik hutabarat)

RUMAH MURAH "Jika Presiden Ingin Dicintai Rakyatnya, Berikan Rumah!"

"Jika Presiden ingin dicintai rakyatnya, berikan mereka rumah. Caranya, pemerintah harus rela kehilangan pajak perumahan khusus dari MBR. Mereka ini butuh subsidi, bukan ditarik pajak," kata pakar hukum properti, Erwin Kallo, kepada Kompas.com di Jakarta, akhir pekan lalu.
Erwin mengatakan, campur tangan Presiden serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, angka backlog perumahan yang mencapai 13,6 juta bisa teratasi.
"Adalah tugas Menpera untuk meyakinkan Presiden mengenai hal ini. Menpera harus membuat roadmap yang dikoordinasikan dengan Kementerian lainnya seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta Badan Pertanahan Nasional," kata Erwin.
Ia mengatakan, sulitnya MBR memiliki rumah adalah akibat kesenjangan antara mahalnya biaya produksi rumah dan daya beli masyarakat. Untuk mencicil rumah, masyarakat harus mengeluarkan uang Rp 750 ribu - Rp 1 juta. Sementara MBR sendiri masih banyak yang berpenghasilan di bawah Rp 3 juta, sehingga kesempatan mencicil masih terasa berat.
"Pajak harus dikurangi, jadi Menpera harus bisa meyakinkan Menkeu, kemudian meminta Kementerian Pekerjaan Umum membangun infrastruktur, berkoordinasi dengan BPN untuk penyediaan tanah, serta bekerjasama dengan Mendagri untuk memerintahkan pemerintah daerah menyediakan tanah, maka rumah Rp 25 juta itu bisa terwujud," jelasnya.

Terima kasih,
DPD REI Sumut

Jangan Alihkan KPR Anda

Perumahan merupak peluang bisnis yang sangat menjanjikan, bukan hanya
bagi pengembang property tapi juga bagi pihak bank. Apalagi Indonesia
merupakan negara yang pertumbuhan penduduknya cukup tinggi, dan mereka
semua membutuhkan tempat tinggal. Berdasarkan pertimbangan jumlah
penduduk yang besar itulah bank memandang KPR sebagai peluang bisnis
yang potensial dan menjanjikan.
Bisnis KPR merupakan bisnis yang mengandalkan jumlah nasabah, sehingga
semakin banyak jumlah nasabah yang dilayani akan dapat menekan
presentase biaya bank yang bersangkutan. Juga akan dapat memantapkan
posisinya dalam perebutan pasar KPR dengan bank lainya.
Bank-bank kini tidak segan mengambil alih KPR yang telah dinikmati
nasabah lain dengan berbagai iming-imingnya. Dalam banyak kasus,
nasabah yang berpindah ke bank lain belum tentu memperoleh sesuatu
yang diharapkan sehingga berakhir tidak menyenangkan.
Kalau pertimbangan pindah hanya semata-mata karena suku bunga,
sebaiknya berhati-hati. Karena dalam perjanjian kredit selalu
tercantum bahwa suku bunga bank bersifat sementara menyesuaikan
perkembangan pasar suku bunga, yang setelah beberapa waktu bisa
dinaikkan oleh bank yang menangani perpindahan KPR anda. Maka
berhati-hatilah sebelum anda memutuskan untuk memindahkan KPR anda.