BTN Akui Lamban Salurkan KPR

PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk mengakui lambannya penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR subsidi rumah murah. Alasannya banyak rumah yang ditawarkan sudah di atas dari syarat pembiayaan FLPP.
Direktur Consumer dan Operasional BTN, Irman Alvian Zahiruddin menyebutkan, saat ini sulit menemukan harga rumah murah untuk KPR FLPP tipe 36 yang ditetapkan pemerintah senilai Rp 70 juta. “Unit yang ada hari ini, yang tipe 36 atau har

ganya di atas Rp 70 juta, jadi nggak masuk dalam kategotri FLPP,” ujarnya di Jakarta, Selasa (2/5).
Meski demikian BTN akan tetap berkomitmen untuk menyalurkan KPR FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia, meski harus menghadapi kendala tersebut.
“Kita kan komit 16.000 unit rumah dengan bunga 7,25 persen, itu yang mau kita kejar secepatnya,” tambahnya.
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) hingga Triwulan I 2012 baru menyalurkan kredit FLPP untuk 2.500 unit rumah fasilitas FLPP dari target perseroan sebanyak 16.000 unit rumah Sedangkan nilai kredit FLPP pada periode Januari-Maret hanya mencapai Rp 140 miliar.
Terpisah, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Setyo Maharso mengatakan pemerintah harus memahami bahwa harga properti tiap tahun naik karena naiknya tarif PBB dan bahan bangunan.
“Sehingga jangan dikatakan kita naikkan harga properti. Kalau asosiasi naikkan harga dan itu naik tiap tahun. Harga semen juga naik dan komponen harga rumah juga naik dan memang ini kondisi di lapangan,” katanya. (mic)

BNI Wilayah Medan Salurkan 2.000 Unit FLPP

Jurnas.com | PT BANK Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Medan, yang meliputi Sumatera Utara dan Aceh, tahap awal akan menyalurkan sekitar 2 ribu unit rumah program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di wilayah Sumatera Utara.

Tahap ini disalurkan secara massal kepada guru-guru baik guru pegawai negeri nasional (PNS) ataupun non-PNS yang bergaji rendah.

"Karena guru-guru masih perlu mendapatkan perhatian kesejahteraannya. Saat ini masih banyak guru yang belum memiliki perumahan," demikian disampaikan Head of Consumer and Retail BNI Kantor Wilayah Medan Feri Andajaya kepada Jurnal Nasional, (3/5) di Medan.

Ia mengatakan, untuk menyalurkan rumah program pemerintah tersebut, BNI sudah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Rencananya, hari ini akan diteken nota kesepahaman antara BNI Wilayah Medan dan Pemprov Sumut, terutama Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

Menurut Feri, bagi guru-guru yang menerima tersebut akan melalui seleksi ketat. Yaitu berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta dan belum memiliki rumah. "Jadi ini akan menjadi rumah milik pertama," kata Feri.

Dituturkan Feri, nantinya maksimal nilai kredit rumah sebesar Rp70 juta dengan rumah bertipe 36. Terkait pembayaran dilakukan selama 15 tahun dengan besaran bunga rata (flat) sebesar 7,25 persen. "Kurang lebih sebesar Rp550 ribu per bulan," katanya.

BNI merupakan salah satu bank yang menyalurkan kredit FLPP. Tahun 2012, BNI mendapatkan jatah sekitar 32.000 unit untuk disalurkan secara nasional, dengan nilainya sekitar Rp2 triliun. Untuk menyalurkan tersebut, menurut Feri, di tiap wilayah tidak akan sama. Saat ini, BNI memiliki prioritas akan disalurkan kepada para guru yang bergaji rendah. "Juga tidak menutup kemungkinan dari perusahaan swasta, yang karyawannya memang tidak mampu membeli rumah," ujarnya.

Sekedar diketahui, FLPP merupakan program kredit murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Masyarakat yang berhak menerima adalah yang berpenghasilan maksimal Rp2,5 juta per bulan untuk rumah sejahtera tapak dan Rp4,5 juta untuk rumah sejahtera susun. Nilai kreditnya untuk rumah KPR Sejahtera tapak maksimal mencapai Rp80 juta. Sedangkan KPR Sejahtera Susun dimungkinkan sampai sebesar Rp135 juta.

Calon debitur juga harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), belum pernah mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan dan merupakan rumah pertama.

Ini Penjelasan Pengembang tentang Kenaikan Harga

MedanBisnis – Jakarta. Tiap tahun harga rumah pasti naik. Ini menyebabkan masyarakat makin susah punya rumah. Para pengembang perumahan merasa terus disudutkan oleh pemerintah untuk menaikkan harga.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Setyo Maharso mengatakan pemerintah harus memahami kalau harga properti tiap tahun naik karena naiknya tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan juga kenaikan harga bahan baku bangunan.

"Sehingga jangan dikatakan kita menaikkan harga properti. Kalau asosiasi menaikkan harga dan itu naik tiap tahun itu pasti. Harga semen juga naik dan komponan harga rumah juga naik dan memang ini kondisi di lapangan," sebut Setyo di Jakarta, Selasa lalu.

Setyo juga mengkritik kerast soal kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) menjadi 30% untuk rumah tipe 70 ke atas. "Agak kurang setuju dengan BI, kalau di Singapura itu tabungan perumahan, jadi DP (uang muka) besar tidak masalah. Tapi BI harus paham, bahwa ketertinggalan rumah (masyarakat belum memiliki rumah) setara dengan 13,6 juta," ungkapnya.

Setyo juga merasa resah dengan nasib masyarakat Indonesia yang akan kesulitan memiliki rumah dengan dikeluarkannya aturan kenaikan uang muka tersebut. "Saya khawatir banyak masyarakat Indonesia yang tidak punya rumah, ini jangan dipandang sebelah mata, banyak sekali masyarakat yang tidak punya rumah dengan adanya batas uang muka ini, di luar Jawa yang jadi massalah," tutupnya. (dtf)

Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka Perlu Didukung

MedanBisnis – Yogyakarta. Seluruh propinsi/kabupaten/kota diharapkan telah merampungkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada tahun ini. Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Ruang, Imam Ernawi mengatakan, ke depan penataan ruang harus didorong ke arah implementasi. Imam menyampaikan hal tersebut pada peluncuran sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) di University Club Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pekan lalu.

"Tidak semua isu strategis dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam RTRW, aspek sosial budaya misalnya perlu dipertajam ke tingkat yang lebih rinci. Kebijakan dan strategi terkait aspek sosial budaya perlu dirumuskan lebih lanjut agar lebih konkret dioperasionalkan, seperti Kota Pusaka misalnya," ungkap Dirjen Penataan Ruang.

Lebih lanjut Imam menjelaskan, terkait isu strategis nasional, pemerintah tentu tidak bisa tinggal diam, pemerintah kabupaten/kota yang memiliki karakteristik kental dan mempunyai komitmen yang kuat untuk melestarikan dan mengembangkan heritage perlu didukung, kerjasama semua pihak untuk dirajut melalui Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka sebagai program bersama.

Sejauh ini sudah Sembilan Kementerian yang telah mendukung P3KP sebagai program bersama sehingga ke depannya, P3KP yang di inisiasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang melalui kerja sama dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) perlu dikembangkan sebagai program Multiyears agar dapat menjadi program besar dengan entitas Kota Pusaka di masing-masing sektor dan direspon pemerintah kabupaten/kota sehingga Kota Pusaka dapat dikeroyok bersama-sama.

Pada kesempatan yang sama,  Direktur Perkotaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Jossair Lubis dalam laporannya menyampaikan, Sosialisasi P3KP yang diadakan pada 16-17 April 2012 tersebut diikuti 60 peseta yang berasal dari 10 pemerintah kabupaten, 16 pemerintah kota.

Sebagai tahap awal, P3KP ditawarkan dan diprioritaskan kepada 48 kabupaten/kota yang tergabung dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) serta telah menyelesaikan Peraturan Daerah RTRW atau sekurang-kurangnya telah mendapat Persetujuan Menteri Pekerjaan Umum.

Ketua Dewan Pimpinan BPPI, I Gede Ardika menyambut dengan sangat antusias kegiatan P3KP sejalan dengan upaya memperkuat jaringan, memperluas kontribusi dan perumusan pemikiran, penguatan sistem pendanaan sekaligus mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan respon yang cepat bila terjadi bencana pada heritage.

"Kita harus memulai dari tingkat lokal dan dengan didukung visi bersama, maka tahun 2020 perlu dijadikan target untuk menjadikan beberapa kota di Indonesia dapat diakui sebagai World Heritage Cities," imbuhnya.

Lebih lanjut Ardika mengatakan, potensi heritage seperti alam, budaya dan saujana perlu di- identifikasi dengan sebaik-baiknya dengan berbasis pada Penataan Ruang dan selanjutnya dihimpun kedalam database nasional dan segera dipatenkan sebagai sumbangan Indonesia kedalam peradaban dunia.

Dalam sambutan tertulisnya, Ketua Jaringan Kota Pusaka Indonesia Arman Nur yang beranggotakan 48 pemerintah kabupaten/kota yang peduli kepada heritage mengatakan sangat mendukung P3KP sehingga ke depan dapat lebih mendorong terciptanya simbiose mutualistis antar pemerintah kabupaten/kota dalam melestarikan dan mengembangkan Kota Pusaka. (kpu)

Cara Jitu Peroleh Rumah Murah Pemerintah Rp.70 Jutaan

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) optimistis rumah tipe 36 seharga di bawah Rp70 juta per unit masih bisa bangun di pinggiran Jakarta, seperti daerah Tambun serta Cibitung, Bekasi, Jawa Barat.
Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo mengatakan, peluang pembangunan rumah sederhana tipe 36 seharga Rp70 juta per unit bisa dilakukan di beberapa daerah tertentu yang harga tanahnya masih di bawah 400 ribu per meter persegi.

Mantap euy kalau mang bisa terwujud apalagi sekarang kan DP motor,mobil dan kpr rumah dinaikan nilaianya ama BI :
Pemerintah juga memberikan pembiayaan pembelian rumah lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
nah nih berikut hasil tanya sana sini gimana sih dapetin rumah murah tsb

5 bank nasional FLPP yaitu BNI, Mandiri, BTN, BRI dan BRI Syariah.
Sebagai Syarat Mengajukan FLPP
Kutip
1. Berpenghasilan 3,5 juta/bulan hingga Rp 5,5 juta/bulan
2. Uang muka 10%: Rp. 7 juta
3. Saldo tabungan: Rp 50 ribu (minimal)
4. Angsuran pertama: Rp 575.104 dengan tenor 15 tahun,- Administrasi: Rp 250 ribu, Provisi: Rp 315 ribu, dan Appraisal, Asuransi Kebakaran serta Asuransi Jiwa: Rp 0 (gratis).
5. Karena ada kenaikan BBM 1 April 2012 ini diprediksi rumah murah tersebut akan naik sekitar 20%

Berikut beberapa syarat bagi pemohon yang ingin mendapatkan program FLPP :
Belum pernah memiliki rumah atau hunian


Kutip
1. Belum pernah menerima subsidi perumahan

2. Memiliki NPWP dan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bila penghasilan calon debitur lebih besar dari PTKP ( Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak).

3. Bagi yang yang baru memiliki NPWP dan belum mempunyai kewajiban pelaporan SPT Tahunan, tidak diwajibkan menyerahkan SPT Tahunan Orang Pribadi.

4. Serta melengkapi dokumen-dokumen kelengkapan untuk mengajukan subsidi bunga rendah ini, seperti :
Fotocopy KTP pemohon (beserta pasangan jika sudah menikah)

5. Fotocopy kartu keluarga (KK) dan surat nikah

6. Slip gaji atau surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan

7. SK atau surat keterangan bekerja dari instansi tempat kerja

8. Surat pernyataan belum memiliki rumah, yang ditandatangani di atas materai (secukupnya) dan disahkan oleh kelurahan atau instansi tempat bekerja (form sesuai ketentuan bank)

9. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai(secukupnya) yang mencakup :a) Batasan nilai KPR tidak melebihi ketentuan; b)Menggunakan sendiri rumah sejahtera sebagai tempat tinggal; c) Tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 tahun;d). Belum pernah menerima subsidi perumahan; dan e) Bahwa fotocopy No NPWP adalah sesuai aslinya dan fotocopy SPT Tahunan PPH Orang Pribadi adalah sama dengan yang dikirim ke kantor pajak (form sesuai ketentuan bank)