REI Sumut

Jakarta - PropertyKita : Pemerintah terus mendorong agar konsep hunian berimbang (123) dapat direalisasikan dengan segera. Karena konsep ini diyakini akan  mengurangi jumlah backlog yang jumlahnya mencapai angka 14 juta unit. Namun, konsep ini tak serta-merta langsung bisa diaplikasikan, banyak kendala yang harus dibenahi.

Tidak semua pengembang bisa mengaplikasikan konsep ini terkait hitungan bisnisnya. Walaupun pemerintah melalui Kementerian perumahan rakyat (Kemenpera) memberi kelonggaran bahwa lokasi konsep  hunian berimbang bisa diaplikasikan di lokasi terpisah asalkan masih dalam satu kabupaten atau pun kota. Masalah lain pun akan timbul terkait RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) tersebut yang akan tumpang tindih bahkan bisa berubah tak sesuai rencana.

Selain itu persaingan antara developer besar dan kecil juga akan terjadi dengan sendirinya. Untuk itu diperlukan sinergi antara pengembang besar dan kecil di daerah untuk menerapkan hunian berimbang. Langkah ini perlu dilakukan agar pengembang kecil tidak gulung tikar karena pengembang besar ikut-ikutan membangun rumah kelas menengah dan bawah. Terkait ini, pemerintah menyatakan dukungan bila sesama pengembang melakukan pola kemitraan.

Tomi Wistan, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Utara, mengatakan dengan ketentuan hunian berimbang, maka developer perumahan mewah diharuskan turut membangun perumahan kelas menengah dan bawah dengan komposisi 1:2:3 atau satu rumah mewah, dua rumah menengah dan tiga rumah murah. “Namun kalau pengembang rumah mewah turut membangun rumah menengah bawah, maka banyak pengembang bermodal terbatas akan kalah dalam persaingan,” jelas Tomi.

Sinergi ini akan menjadi langkah terbaik, karena biasanya developer konsen bermain dengan pasar mereka masing masing. Seperti ada pengembang yang khusus membangun rumah sederhana tapak atau juga ada yang biasa membangun rumah menengah maupun kelas atas. “Diperlukan kesepakan bersama antara pihak yang bersinergi agar konsep hunian berimbang ini bisa dijalankan dan tak ada yang dirugikan,” tegas Tomi. mhsyah

Kemenpera Genjot Pembangunan Rumah Swadaya

Kamis, 13 September 2012 16:58 wib

http://property.okezone.com

Rumah murah tipe 36 (Foto: Runi Sari B/Okezone)

JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) berupaya mengoptimalkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk membantu masyarakat agar dapat memiliki rumah yang layak huni.

Untuk itu, pemerintah daerah (pemda) diharapkan dapat memberikan perhatian khusus terkait program perumahan di daerah karena sangat membantu masyarakat.

"Kemenpera akan terus menyalurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat miskin di daerah. Targetnya sekitar 250 ribu unit rumah pada tahun ini," ujar Deputi Bidang Perumahan Swadaya Jamil Ansari seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya pada kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2012 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Sebelumnya Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengungkapkan, pihaknya membutuhkan dana sebesar Rp21,56 triliun untuk membangun rumah swadaya melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak 350 ribu unit pada 2013 mendatang.

"Tahun depan kami menargetkan menyalurkan FLPP sebanyak 350 ribu unit rumah. Di mana150 ribu untuk pegawai negeri sipil (PNS), 100 ribu unit untuk buruh, dan 100 ribu unit untuk masyarakat umum berpenghasilan rendah," kata Menpera. (NJB)

Pengembang Akan Terima Insentif

Thursday, 13 September 2012 10:29  
                                                                        
Medan-andalas, Pengembang perumahan di Sumatra Utara akan mendapatkan insentif dari Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat untuk pembangunan 1.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Sumatera Utara Tomi Wistan di Medan, kemarin mengatakan, Pemerintah akan mengalokasikan insentif prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) bagi pembangunan rumah murah.

“PSU merupakan fasilitas berupa bantuan pendanaan yang diberikan oleh Kemenpera kepada pengembang yang konsisten membangun MBR. Besarnya PSU yang diberikan adalah Rp 4,5 juta per unit rumah,” jelasnya.

Dia menyebutkan, sembilan pengembang dari Sumut akan menggelar pertemuan dengan Kemenpera, sekaligus menandatangani kesepahaman kerjasama (MoU) pemberitan insentif itu.

"Ini merupakan kebijakan yang sudah kami nanti dan dari segi biaya pembangunan rumah murah yang dipasarkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah kami terselamatkan,” jelasnya.

Dia meyakini dengan adanya insentif sejenis, pengembang akan semakin termotivasi membangun perumahan murah, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah juga bisa menikmati memiliki tempat tinggal sendiri.

Tomi Wistan mengakui, pengembang yang berminat membangun perumahan murah memang masih minim, mengingat harga bangunan dan lahan sangat mahal. Sehingga, tidak bisa menutupi biaya jika rumah dijual dengan harga yang ditetapkan Pemerintah.

Kondisi inilah, ujarnya, yang menyebabkan target pembangunan perumahan bagi MBR yang ditetapkan Pemerintah sangat sulit dicapai. Dia menyebutkan hingga saat ini, target pembangunan rumah bagi MBR untuk 2012 hanya tercapai sekitar 10%.

REI Sumut, jelasnya, menargetkan dapat membangun 8.000 unit rumah bagi MBR, tetapi realisasinya masih jauh di bawah target itu akibat biaya yang dikeluarkan tidak bisa dipenuhi dari harga jual. Dari jumlah itu yang mendapatkan fasilitas PSU sekitar 1.000 unit.

“Yang mendapatkan PSU hanya sekitar 15% unit rumah MBR. Kami meminta kepada anggota REI yang membangun rumah MBR, tetapi belum mendapatkan fasilitas PSU, dapat melengkapi persyaratan agar bisa mendapatkan fasilitas tersebut,” tambahnya. (RIL)[B][/B]

Rumah Tipe 36 untuk PNS Dijual Rp 35 Juta

MedanBisnis – Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) kembali berencana membangun rumah murah untuk 4.000 PNS di Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara. Harga yang ditawarkan Rp 35 juta per unit.

Bangunan rumah untuk PNS di Kabupaten Muna tersebut akan dibangun dengan tipe 36 meter persegi dengan luas tanah sekitar 100 hingga 200 meter persegi. Rumah untuk sekitar 4.000 PNS serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut nantinya akan dibangun dengan sistem rumah cetak.

Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz menyatakan, melalui sistem rumah cetak tersebut diharapkan proses pembangunannya lebih cepat serta lebih murah. "Pembangunan rumah untuk PNS di Kabupaten Muna diharapkan bisa menggunakan sistem rumah cetak seperti yang ada di Kantor Kemenpera. Jadi biayanya murah dan cepat selesai dibangun," ujar Djan dikutip dari situs Kemenpera, Senin kemarin.

Djan mengapresiasi aksi kepala daerah khususnya Bupati Muna yang benar-benar memberikan perhatian pada program perumahan untuk masyarakat serta PNS di daerahnya. Pasalnya, kebutuhan rumah di Indonesia jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya.

Kemenpera juga terus berupaya agar penyediaan rumah untuk daerah yang backlog perumahannya cukup tinggi dapat segera teratasi. Untuk itu, sistem rumah cetak diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.

Untuk sistem rumah cetak ini, proses pembangunannya menggunakan plat baja dan besi serta campuran semen pasir. Jadi setelah jadi dindingnya tidak perlu dihaluskan lagi karena sudah rata dan kuat.

"Saya harap perumahan PNS dan masyarakat di Kabupaten Muna ini bisa lebih cepat selesai dibangun karena memang sangat dibutuhkan. Kami juga siap membantu para PNS dan masyarakat agar bisa memilikinya dengan memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sehingga angsurannya lebih murah," katanya.

Pemerintah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan Kemenpera akan membangun sekitar 4.000 unit rumah ini. Pemkab Muna bersedia menyediakan lahan seluas 43 hektar (Ha) untuk mensukseskan salah satu program pembangunan perumahan rakyat itu.

"Kami telah menyediakan lahan seluas 43 hektar di daerah Motewe Kecamatan Lasalepa untuk lokasi pembangunan sekitar 4.000 rumah PNS," ujarnya.

Berdasarkan hasil survey serta data yang ada di lapangan, secara umum masih banyak rumah milik masyarakat yang kondisinya tidak layak huni. Selain itu, dari 9.000 PNS yang ada di Kabupaten Muna, sekitar 60% masih belum mempunyai rumah sendiri.(dtf/kpr)

Tips Jadi Pengembang Sukses

MedanBisnis – Jakarta. Menjadi pebisnis atau pengembang properti sukses menjadi impian sebagian pemuda yang baru lulus dari perguruan tinggi. Jika Anda ingin menjadi sukses perlu pengalaman yang mumpuni seraya pintar dalam memanfaatkan peluang.

Menurut Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI), Setyo Maharso, pengusaha properti muda harus pintar berhitung dan bermimpi besar dalam menciptakan kawasan pemukiman baru. Bukan hanya sekedar menyusun bata, memasang atap dan berdirilah rumah.

Berikut tips singkat Setyo bagi siapa saja yang ingin me mulai berbisnis properti. Mulai dari yang kecil. Untuk menjadi pengembang, mulailah dengan aksi kecil namum mimpi yang tinggi. Mulailah membangun 10 atau 20 rumah. Pilih lokasi yang strategis hingga rumah mudah dipasarkan.

"Penting lokasi. Tapi masih ditambah dengan opportunity (kesempatan). Kapan mau dibangun," kata Setyo di Jakarta, Senin kemarin.

Pastikan legalitas lahan yang akan dibangun. Penting untuk mendapatkan lahan strategis, apalagi harga yang reasonable. "Jangan mudah percaya harga murah tapi lokasinya strategis. Ada perlu cek. Kalau memang seperti itu, kenapa belum laku? Sertifikat juga harus hat-hati. Cek ke BPN dan Kelurahan setempat, jika ada girik," tambahnya.

Setyo menjelaskan, tidak seluruh wilayah di Indonesia layak dibangun perumahan. Infrastruktur wilayah yang baik menjadi salah satu kunci pengembangan perumahan Anda akan berhasil.
"Jabodetabek tebal (prospektif). Kalau mau membangun di Jawa Barat, pilihlah ke arah Kabupaten Bandung dan Cirebon, itu besar. Sukabumi ada tapi tipis. Pikir juga infratruktur, seperti Cibinong maju karena ada stasiun disana," ucap Setyo.

Modal menjadi salah satu penentu suksesnya bisnis properti, namun bukan yang utama. "Properti itu butuh padat modal."Modal itu kreatifitas. Bisa saja kerja sama dengan pemilik tanah. bagi keuntungan nggak apa-apa. Asal jangan bagi rugi," kata Setyo.

Jika Anda ingin membangun rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan menjualnya dengan sistem FLPP, perlu kreatifitas lebih tinggi. Pasalnya regulasi pemerintah selalu berganti.

"Bangun rumah MBR harga Rp 95 juta bisa laku asal infrastrukturnya ada. Angkutan juga.

Kemudian iklan di media yang pas. Untuk MBR jangan iklan di Kompas, nanti nggak ada yang lihat. Tapi Warta Kota atau Pos Kota," tuturnya.

Pengembangan bisnis properti pun harus berprinsip menciptakan hasil lebih baik. "Kalau punya proyek lagi, bangun lagi disekitar proyek yang sudah ada. Bangun yang lebih baik. Kebiasaan (konsumen) kita adalah, daya beli kecil tapi daya angsur tinggi," tegas Setyo.

Untuk Anda yang ingin membangun apartemen, perhatikan harga. Faktor yang satu ini sangat sensitif. (dtf)

Harga rumah tipe 36 ditetapkan Rp88 juta

Rabu, 30 Mei 2012 09:52 wib

(ilustrasi Foto: Blogspot)

Sindonews.com – Pemerintah pusat akhirnya menetapkan harga rumah tipe 36 untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp88 juta per unit.

Penetapan harga itu lebih tinggi Rp18 juta dari harga awal Rp70 juta. Kepastian ketetapan harga rumah tipe 36 diakui Ketua Real Estat Indonesia (REI) Jabar Yana Mulyana Supardjo. Menurut dia,REI Jabar menerima surat edaran dari Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) terkait harga baru MBR. Ketentuan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7/2012, di mana, harga rumah MBR sebesar Rp88 juta per unit.

“Peraturan tersebut menyebutkan,harga rumah tipe 36 di wilayah yaitu Rp88 juta,” kata Yana Mulyana di Bandung, kemarin. Peraturan tersebut, mengganti peraturan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 4/2012 yang menetapkan harga rumah MBR sebesar Rp70 juta dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Menurut dia, keputusan tersebut cukup ideal untuk pengembangan rumah bersubsidi.

Harga yang ditetapkan pemerintah, sesuai dengan harapan pengembang yaitu pada kisaran Rp80-Rp90 juta per unit. Usulan tersebut, lanjut dia, telah diajukan sejak lama kepada kementrian perumahan rakyat melalui REI pusat. Dia menilai, harga tipe 36 sebesar Rp88 juta cukup realistis mengingat harga material bangunan dan lahan sangat mahal. Pihaknya optimistis, target pemerintah yang dibeban kepada REI bisa tercapai.

Asalkan, tidak ada peraturan-peraturan yang menghambat pembangunan rumah bersubsidi itu. “Kita mendapat porsi 20 persen dari target nasional sebesar 200 ribu unit untuk 2012,” imbuh dia. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penjualan rumah tipe 36 sempat melambat. Hal itu disebabkan murahnya harga jual sesuai ketetapan pemerintah. Pengembang tidak mungkin menjual rumah tipe tersebut seharga Rp70 juta.

Menurut dia, selama Januari-April 2012, penjualan rumah tipe 36 hanya mencapai 377 unit.Padahal, penjualan pada periode yang sama tahun lalu, mencapai puluhan ribu unit. Selain itu,pencapaian tersebur juga memanfaatkan sisa lahan serta stok rumah dari periode sebelumnya.

Pengembang, jelas Yana, tidak berani melakukan pembangunan rumah tipe 36. Pengembang, lebih memilih menunggu revisi harga jual yang di sesuaikan FLPP.

Info REI

MEDAN - Kota Medan akan tercatat sebagai kota yang tinggi kedua di Indonesia yang menerapkan satuan bangunan gedung (HSBG) untuk mengejar target PAD retribusi IMB yang sudah dipatok pemko.

DPRD Kota Medan akan mengesahkan Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menetapkan HSBG sebesar Rp 27.500 dalam rapat paripurna, Senin (28/5) hari ini.

HSBG Kota Medan ini di atas kota-kota besar Indonesia seperti    Bandung Rp  25 ribu, Surabaya Rp  24 ribu, Yogyakarta Rp  15 ribu. Bahkan DKI Jakarta masih menerapkan HSBG Rp 10 ribu  per meter persegi untuk rumah mewah.

Medan hanya kalah dengan Kota Palembang yang mematok HSBG Rp 48 ribu. 

Semakin tinggi HSBG, maka akan semakin besar retribusi IMB. Retribusi IMB merupakan perkalian luas bangunan, indeks terintegrasi, indeks pembangunan baru (1,00), dan HSBG.

Anggota Pansus Ranperda Retribusi IMB DPRD Medan dari Fraksi Damai Sejahtera Budiman Panjaitan mengakui sejak awal Pansus Retribusi IMB ingin mengindari kesalahan yang dilakukan DPRD Medan sewaktu pembuatan Perda Pajak Bumi dan Bangunan. Pansus dan Dinas TRTB Medan, ujarnya, mencoba beberapa besaran tarif. Mulai dari Rp 20 ribu, Rp 25 ribu, Rp 30 ribu, Rp 35 ribu, dan Rp 40 ribu.

Menurut Panjaitan, Pemko Medan dan sebagian besar anggota pansus yang berjumlah 23 orang itu menganggap HSBG sebesar Rp 30 ribu adalah titik aman karena akan membuat retribusi IMB lebih rendah dari retribusi yang diatur dalam Perda IMB tahun 2002.

HSBG, lanjutnya, turun menjadi Rp 27.500 setelah ada tarik menarik antara lain dari Fraksi PDS yang mengusulkan besarannya Rp 25 ribu. "Rp 27.500 dipilih pansus karena TRTB ingin target PAD dari IMB tahun ini tetap tercapai," kata Budiman yang dikonfirmasi via selularnya, Minggu (27/5).

Namun ia mengaku lupa berapa jumlah target retribusi IMB Kota Medan tahun ini.

Selengkapnya baca harian Tribun Medan edisi cetak, Senin (28/5/2012)


Terima kasih,

DPD REI Sumut

BNI Gelegar Expo di Atrium Plaza Medan Fair

MEDAN – Kesempatan baik bagi Anda yang berencana untuk membeli property dalam waktu dekat. Hadiri pameran BNI Gelegar Expo di Atrium Plaza Medan Fair hingga 3 Juni 2012. Sebanyak 40 pengembang ikut serta dalam ekspo tersebut.
Regional Sales Manager BNI Wilayah Medan, Nurdiana Lubis, menyebutkan, event ini merupakan kegiatan yang rutin tahunan pihaknya. Event ini dimaksudkan untuk menumbuhkan brand image dan menciptakan customer experience dengan BNI dan mitra BNI seperti para developer.
Menurutnya, sekarang ini minat masyarakat terhadap tempat tinggal sangat tinggi. Ini mendorong developer dan perbankan memberikan sarana untuk mewujudkan rumah idaman yang layak huni serta terjangkau.
Ketua REI Sumut, Tommy Wistan mengapresiasi dukungan BNI. “Selain kredit mudah kepada masyarakat, kami para pengembang properti juga mendapatkan kelancaran dalam bertransaksi. Dengan potensi bisnis properti yang semakin tahun semakin besar, saya pikir kita butuh dukungan penuh dari pihak perbankan,” katanya.
BNI, kata Tommy, selama ini terbukti konsisten dalam penyaluran kredit perumahan bagi masyarakat Kota Medan.
Sejak April lalu, BNI bekerja sama dengan REI meluncurkan program KPR baru bernama BNI Griya Idaman. Program ini diharapkan dapat menjembatani Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Lewat fasilitas ini, banyak kemudahan ditawarkan BNI, di antaranya jangka waktu kredit panjang hingga 20 tahun, cicilan dan biaya yang ringan.

DP 30 Persen, BI Minta Harga Properti Diturunkan

Senin, 28 Mei 2012 20:14 WIB

Laporan Wartawan Tribun Medan : Eris Estrada Sembiring

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pertanggal 15 Juni mendatang, Bank Indonesia (BI) resmi menetapkan besaran Down Payment (DP) untuk pembelian rumah yang bersifat residensial (hunian) bertipe 70 keatas (luas 70m2) sebesar 30 persen. Meski pihak pengembang (developer) dan perbankan yang menyalurkan kredit properti berharap BI mempertimbangkan kebijakan tersebut, dengan alasan akan menurunnya daya beli masyarakat, namun BI menyatakan tetap akan memberlakukan kebijakan demi menghindari bubble properti iususni.

Namun pihak BI melakukan kajian dan memberikan beberapa solusi. Salah satunya adalah menurunkan harga jual properti oleh developer kepada masyarakat.
Namun usulan ini ditolak pihak developer. Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Sumut, Tomi Wistan, memastikan pihaknya tidak mungkin menurunkan harga properti saat ini. Apalagi berdasarkan tipe dan lokasi yang ada di Medan, tidak mudah untuk menurunkan harga properti seperti usulan BI.

“Tidak mungkin menurunkan harga rumah. Kan beda-beda lokasinya. Apalagi untuk yang bertipe 70 keatas,” ujarnya, Senin (28/5) di Medan. Apalagi, mengacu dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan yang memberlakukan besaran IMB sebesar Rp 27.500 dipastikan penurunan harga mustahil dilakukan.

Alih-alih penurunan harga, ia bahkan memprediksi akan terjadi kenaikan harga properti mencapai 30 persen tahun ini.
" Itu belum dihitung kalau BBM naik. Lihat saja, bahan bangunan tidak turun harganya. Masih masalah PBB, IMB, besaran DP dan lain lain sudah diperkirakan 20 hingga 30 persen kenaikan harganya," paparnya.

Senada, ketua  Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh  (Aspersi) Medan, Irwan, kepada Tribun memastikan solusi menurunkan harga jual properti tidak akan berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat. Nominalnya masih terbilang kecil bila dibandingkan kenaikan harga rumah dan tingginya DP.

“Itu bukan solusi karena pengaruhnya tidak signifikan. Sejak awal kita minta yang diperhatikan itu Non Performing Loan (NPL) di kredit properti. Kalau masih kecil, ya jangan dinaikkan DPnya,” tegasnya.

Solusi terakhir, bila kebijakan ini resmi berjalan, REI akan memberlakukan kebijakan cicilan DP sebanyak tiga hingga enam kali. Dengan sistem cicilan ini diharapkan minat dan daya beli konsumen tetap terjaga. Namun solusi ini bukan tanpa hambatan. Dengan memberlakukan sistem cicilan ini, kata Tomi, pihak pengembang dipastikan harus memiliki modal yang lebih besar lagi. Karena cashflow yang diterima akan lebih sedikit. Akibatnya mereka terpaksa meminjam uang ke perbankan dan membayar bunganya.

"Itu solusi paling baik sebenarnya. Tapi tetap saja ada masalahnya," keluhnya.

Aspersi juga punya strategi sendiri. Ia berharap pihak pengembang memberikan banyak bonus dan menggratiskan biaya-biaya administrasi untuk menggaet calon pembeli rumah. "Kita upayakan banyak bonus untuk calon konsumen. Supaya mereka tetap membeli perumahan kita," katanya.

Selain solusi menurunkan harga properti, Peneliti dan Pengaturan Perbankan BI, Fernando Butar-butar mengatakan, pihak perbankan juga harus tanggap dengan menurunkan suku bunga untuk kredit properti. Dengan turunnya suku bunga ini, bisa memicu penurunan harga untuk properti karena pihak developer tidak mengeluarkan biaya yang banyak.

"Ini juga bisa diatasi dengan menurunkan suku bunga perbankan. Pintar-pintar perbankan lah untuk mengatur besarannya agar harga tidak menjadi mahal," tegasnya.

Namun ia memastikan pihaknya akan terus memantau perkembangan "ancaman" bubble properti ini. Sejak diberlakukan tanggal 15 Juni hingga Agustus mendatang, akan dilihat grafis kredit propertinya apakah masih dinilai wajar atau tidak.

"Kalau tren dan grafiknya sesuai yang diharapkan, akan kita kaji lagi. Tapi bukan lantas langsung diturunkan lagi DPnya. Karena banyak aspek yang harus diperhatikan meskipun tren kreditnya terbilang normal," pungkasnya. Periode pertama analisa grafik kredit properti akan dipantau per Agustus 2012.

Namun pihak perbankan, salah satunya Alexander dari Bank Mestika Medan, mengakui kebijakan ini tidak berpihak terhadap masyarakat berpenghasilan kecil. Karena dinilai hanya akan menyulitkan masyarakat berkategori menengah kebawah.

"Jangan disamakan kondisi di Jakarta dengan Medan. Kota Medan ini kan beda. Kalau soal cicilan properti, nasabah selalu aman-aman saja. Mereka sanggup kok mencicil. Nah, DP sebesar 30 persen ini yang kita khawatirkan akan memberatkan konsumen," tegasnya.

Penjualan Meningkat

Rencana besaran Down Payment (DP) sebesar 30 persen ini juga membuat calon pembeli rumah menyerbu properti sebelum tanggal 15 Juni. Apalagi, menurut Fernando, jika surat penawaran kredit yang diajukan perbankan sudah disetujui konsumen sebelum tanggal 15 Juni, meskipun notaris mengesahkannya setelah 15 Juni, belum akan dikenakan DP sebesar 30 persen.

"Masih ada waktu sampai tanggal 15 Juni untuk konsumen membeli rumah dengan DP dibawah 30 persen. Kalau masalah akta notaris setelah tanggal itu, tidak ada masalah. Belum akan dikenakan 30 persen," imbuhnya.

Tomi Wistan juga mengakui ada tren peningkatan penjualan properti belakangan ini. Apalagi pihak pengembang memang semakin gencar menggaet calon pembeli dengan iming-iming kenaikan DP akan berlaku pertanggal 15 Juni.

"Itu kan strategi pihak developer, ya sah-sah saja," tegasnya.

NPL Aman

Angka Non Performing Loan (NPL) Kredit Kepemilikan Rumah memang terbilang masih aman. Untuk periode Februari 2012, tercatat masih sekitar 2,13 persen. Angka ini masih jauh dari nilai NPL yang harus diwaspadai, yaitu 5 persen. NPL yang terjaga namun tetap dibatasi dengan penetapan DP inilah yang membuat Ketua Aspersi Medan, Irwan, tidak habis pikir.

"Lihat saja NPL di kredit properti. Angkanya masih rendah dan terbilang wajar. Makanya kita heran kenapa harus dibatasi," keluhnya.

Namun Deputi Direktur Divisi Ekonomi Madya BI Regional Sumut Aceh, Mikael Budisatrio menyatakan kebijakan ini akan mendorong developer lebih gencar membangun rumah dibawah tipe 70.

"Ada peningkatan kredit properti untuk rumah bertipe 70 keatas di Sumut. Kebijakan ini diharapkan bisa mendorong pembangunan di tipe bawah sehingga membantu masyarakat kategori menengah kebawah," jelasnya.

Penyaluran kredit properti untuk tipe 70 keatas oleh perbankan Sumut memang terbilang besar. Untuk periode Januari 2012, total kredit yang disalurkan mencapai Rp 3,31 triliun. Lalu pada Februari mencapai Rp 3,39 triliun, Maret sebesar Rp 3,55 triliun dan April sebesar Rp 3,50 triliun. Growth kredit properti bulan April secara year on year (yoy) bahkan meningkat sekitar 39 persen. Angka pertumbuhan tertinggi juga terjadi pada sektor properti flat untuk residensial seperti juga apartemen yang mencapai Rp 113 miliar namun tumbuh 195,57 persen per April 2012.

3 Fraksi Gagal Minta Perda IMB Ditunda

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN-Tiga fraksi DPRD Medan meminta pengesahan Ranperda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditunda, Senin (28/5/2012). Namun, karena kalah suara pimpinan DPRD akhirnya langsung mengesahkannya setelah pemandangan akhir fraksi dan laporan akhir fraksi dibacakan.

Fraksi yang meminta penundaan ini antara lain adalah Fraksi PDI P, PAN, dan Medan Bersatu. Dua fraksi pertama bahkan langsung walk out ketika Ketua DPRD Amiruddin mengabaikan interupsi mereka dan mengetok palu tanda ranperda telah diterima.

Sekretaris Fraksi PAN, T Bahrumsyah menilai, pimpinan terburu-buru dalam mengesahkan ranperda IMB. "Kami tadi meminta agar ranperda akhir disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat. Buat apa langsung disahkan hari ini?" katanya.

Selain itu, Bahrumsyah menilai Harga Satuan Bangunan Gedung sebesar Rp 27.500 seperti yang termaktub dalam Perda IMB terlalu tinggi. "Perda ini tidak mendukung perkembangan Kota Medan sebagai kota jasa," ujarnya.

(ton/tribun-medan.com)



Terima kasih,

DPD REI Sumut

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada iven BNI Gelegar Expo di Plaza Medan Fair sebesar Rp 75 milyar

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - BNI Wilayah Sumut menargetkan perolehan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada iven BNI Gelegar Expo di Plaza Medan Fair sebesar Rp 75 milyar. Terget tersebut diharapkan bisa diperoleh selama iven berlangsung selama dua minggu mulai 22 Mei sampai 3 Juni 2012.

Hal tersebut disampaikan oleh Sutarman Djogosupadmo, Pemimpin Kelompok Pengembangan Bisnis dan Layanan BNI Kantor Wilayah Medan, ”perolehan KPR saja pada iven ini kami targetkan sebesar Rp 75 milyar. Berapa besar realisasinya saat ini belum bisa disampaikan karena masih dalam proses,” katanya di Medan, Minggu (27/5).

Ia mengatakan bahwa iven Gelegar Expo tahun ini diikuti  oleh beberapa anak perusahaan BNI (BNI subsidiaries), 40 pengembang/developer dan mitra usaha yang selama ini cukup loyal dengan BNI.

Sementara itu Gelegar Expo hadir di Plaza Medan Fair, kata Sutarman, sebagai bentuk komitmen BNI untuk lebih dekat dengan nasabah setia dan mengkomunikasikan value proposition “Lifetime Banking Partner” dan “BNI memberi lebih”. ”Value proposition “Lifetime Banking Partner” melalui event BNI Gelegar Expo yang dimanifestasikan melalui produk-produk dan layanan BNI yang menjawab segala kebutuhan untuk setiap tahapan usia mulai dari anak-anak sampai dengan pensiun,” katanya.

Sedangkan “BNI memberi lebih” sebagai cara yang dilakukan BNI bagi nasabah dan calon nasabah untuk melakukan experience transaction banking, sehingga nasabah/calon nasabah BNI dapat merasakan (experience) bertransaksi dengan BNI.

Tujuan lain dari Gelegar Expo tersebut  menurut Sutarman sebagai maintenance kepada para mitra bisnis (developer, sekolah music dll), memperkuat brand awareness BNI, memberi apresiasi kepada nasabah-nasabah loyal BNI, dan melakukan cross-selling kepada nasabah-nasabah eksisting BNI.

Selain itu juga sebagai ajang sosialisasi program Rejeki BNI Taplus 2012 “Semua Bisa Menang, Wujudkan Impianmu” dengan fokus pada peningkatan transaksi e-banking dan saldo bagi pemegang rekening BNI, dengan periode program berlangsung sejak April sampai dengan Desember 2012.

”Dalam program Rejeki BNI Taplus 2012 tersebut, setiap nasabah berkesempatan mendapatkan berbagai jenis hadiah yang sangat menarik, yaitu 8 Rejeki Impian, 88 Rejeki Langsung Inova, 8.888 Rejeki Langsung berupa handphone, gadget,  motor, peralatan rumah tangga dan lain-lain,” katanya.


Terima kasih,

DPD REI Sumut

Rumah Contoh

Perumahan Jasari Park Residence dan rencana pengembangannya di jl. Air Bersih Medan
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Importasi Baja Sumut Meningkat 137,61%

MedanBisnis – Belawan. Meningkatnya bisnis properti di daerah Sumatera Utara (Sumut) ditambah dengan tidak mencukupinya produksi dalam negeri tampaknya memaksa importasi baja Sumut melalui terminal peti kemas Belawan International Container Terminal (BICT) meningkat tajam.

Setelah selama Februari dan Maret 2012, importasi baja Sumut melalui terminal peti kemas BICT melorot tajam, memasuki April volume impor baja Sumut meningkat tajam.

Asisten Manajer Hukum dan Humas Pelindo I BICT H Suratman kepada MedanBisnis, Rabu (9/5) mengatakan, selama Februari dan Maret 2012 aktivitas impor baja Sumut melalui terminal peti kemas BICT terus turun.

Selama Februari kata juru bicara pengelola terminal peti kemas terkemuka di luar Pulau Jawa itu, importasi baja Sumut tercatat 2.061 ton. Sementara selama Januari berjumlah 13.061 ton atau melorot 84,22%. Sedangkan di bulan ketiga aktivitas impor baja Sumut turun kembali menjadi 1.571 ton atau turun sekitar 23,77%.

Memasuki bulan April, jelas Suratman, aktivitas impor baja Sumut melalui terminal peti kemas BICT melonjak drastis di mana sepanjang Maret jumlahnya 1.571 ton dan April mencapai 3.733 ton atau naik sekitar 137,61%.

Kendati persentase kenaikannya tidak sebesar selama April 2012, namun selama kwartal I-2012, importasi baja Sumut melalui terminal peti kemas BICT juga mengalami peningkatan. Selama kwartal I-2012 papar H Suratman, importasi baja Sumut sebesar 20.426 ton atau naik sekitar 7,95% dibanding periode serupa 2011 yang jumlahnya 18.960 ton.

Sebelumnya, kata mantan Humas Pelindo I Cabang Tanjung Pinang Kepulauan Riau itu, importasi baja Sumut melalui terminal peti kemas BICT mengalami penurunan yang signifikan. Selama 2011, aktivitas impor baja Sumut tercatat sebanyak 99.252 ton, sedangkan sepanjang 2010 jumlahnya mencapai 116.100 ton atau turun sekitar 14,51%.

Ketua Realestate Indonesia (REI) Sumut Tomi Wistan sebelumnya mengakui, kebutuhan baja dan besi meningkat terus karena bisnis properti khususnya rumah dan toko serta pusat perbelanjaan mewah dan perkantoran masih menjanjikan hingga tahun 2013.Importasi baja tidak terelakkan karena produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan yang terus meningkat. Sementara kalangan pengembang juga tidak mempersoalkan apakah barang itu produk dalam maupun luar negeri. "Yang penting barangnya ada, harga tidak bergejolak signifikan dan mutunya sesuai standar" kata Tomi. (wismar simanjuntak)

BNI Tawarkan KPR Berbunga 11%

MedanBisnis—Medan. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Wilayah Medan menawarkan kredit pemilikan rumah (KPR) BNI Griya Idaman dengan bunga flat sebesar 11% per tahun. Hingga saat ini tercatat 250 nasabah telah mengajukan permohonan untuk memperoleh KPR ini. 

CEO BNI Kanwil Medan, Achmad Miad Sentosa kepada MedanBisnis mengatakan BNI Griya Idaman ini dihadirkan untuk memenuhi harapan masyarakat Indonesia, khususnya Sumut yang berpenghasilan terbatas.

"Hunian ini disiapkan khususnya bagi pengajar dan tenaga pengajar. Oleh sebab itu, kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat," ujarnya di Medan, Rabu (9/5).

Achmad Miad mengatakan, program ini juga sebenarnya untuk mendukung pemerintah sebelum diluncurkannya program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah. Perbedaan program ini dengan FLPP terlihat pada suku bunga kredit yang flat sebesar 11% per tahun. Sedangkan bunga FLPP yang masih digodok yakni 7,25%.

Ahmad juga mengatakan, pemasaran dari program ini sejak 20 Maret sampai 30 Juni 2012 sedangkan realisasi booking pada 31 Juli.

Plafon kreditnya, katanya, minimal Rp 50 juta sampai Rp 150 juta untuk rumah tipe 36. Pembiayaan yang dilakukan bank 90% dari nilai jaminan dan tenor 10 tahun sampai 20 tahun.

"Jumlah unit belum bisa dipastikan dan masih diinventarisir. Ini kerja sama dengan REI. Soal letak yakni kawasan juga diserahkan ke REI," ujarnya.

Achmad Miad yang didampingi Pemimpin Sentra Kredit Konsumen, Darul Kutni mengatakan bunga yang berlaku yakni 11% selama lima tahun, setelah itu diserahkan ke pasar alias bunga suka-suka tergantung kemampuan.

Pihaknya juga bekerja sama dengan 121 developer di Sumut yang sudah menjadi anggota REI. "Karena baru diluncurkan, pemohonnya masih 250 orang," ucapnya. (ramita harja)

REI Sumut Akan Sosialisasikan Prospek Rusun

Medan-andalas, Realestate Indonesia Sumatera Utara akan menyosialisasikan prospek pembangunan rumah susun khususnya di Kota Medan menyusul dukungan kuat dari pemerintah terhadap proyek tersebut.

"REI Sumut berharap anggota membangun rusun (rumah susun). Selain karena prospeknya bagus, pembangunan rusun mendapat dukungan dari Kempera (Kementerian Perumahan Rakyat)," kata Ketua REI Sumut Tomi Wistan di Medan, Rabu (9/5).

Prospek yang bagus atas rumah sejahtera susun yang sebelumnya disebut rumah susun sederhana milik (rusunami) itu mengacu pada perkembangan jumlah penduduk dan kemampuan masyarakat membeli rumah atau lahan untuk pertapakan rumah yang semakin mahal serta macetnya lalu lintas.

Prospek tu semakin besar karena hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Pemerintah berharap ikut mendorong program 1.000 tower Rumah Sejahtera Susun yang telah dicanangkan pemerintah.

"REI Sumut akan menyoalisasikan rusun dengan harapan anggota bisa terjun ke bisnis tersebut,"katanya.

Dia mengakui, pembangunan rusun di Sumut itu, diyakini bisa terhambat karena faktor masalah ketersediaan dan harga lahan yang mahal.

Dia menjelaskan, masyarakat Sumut khususnya di Medan masih mempersoalkan jarak tempuh rumah dan tempat pekerjaannya.

"Warga masih cenderung memilih rumah di kawasan perkotaan walaupun harganya lebih mahal sehingga rusun baru akan diminati kalau lokasinya tidak jauh dari perkotaan,"katanya.

Pembangnan rusun juga terkendala kalau harga jual tanah sangat mahal. "Jadi memang peran pemerintah dalam membangun rusun masih sangat diperlukan seperti soal ketersedian atau harga lahan yang murah termasuk proses perizinan yang dipemudah,"katanya.

Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Formal Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera, Bernaldy, di Jakarta akhir pekan lalu mengatakan, Undang-Undang tentang Rumah Susun, diharapkan pemerintah bisa mendorong pengembang ikut dalam program 1.000 tower Rumah Sejahtera Susun yang telah dicanangkan pemerintah.

Terkait UU Nomor 20 Tahun 2011, Bernaldy mengatakan, ada beberapa hal penting yang menjadi panduan para pengembang, seperti penyediaan tanah, pemasaran, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), pegelolaan, peningkatan kualitas, pengendalian dan peran masyarakat.

Selain itu, UU tersebut juga mengakomodasi pemanfaatan barang milik negara berupa pemanfaatan tanah dan pendayagunaan tanah wakaf dengan cara sewa tanah.

REI Sumut Akan Sosialisasikan Prospek Rusun

Kamis, 10 Mei 2012 08.31 WIB

(Vibiznews-Property) Realestate Indonesia Sumatera Utara akan menyosialisasikan prospek pembangunan rumah susun khususnya di Kota Medan menyusul dukungan kuat dari pemerintah terhadap proyek tersebut. "REI Sumut berharap anggota membangun rusun (rumah susun). Selain karena prospeknya bagus, pembangunan rusun mendapat dukungan dari Kempera (Kementerian Perumahan Rakyat)," kata Ketua REI Sumut Tomi Wistan, di Medan, Rabu. Prospek yang bagus atas rumah sejahtera susun yang sebelumnya disebut rumah susun sederhana milik (rusunami) itu mengacu pada perkembangan jumlah penduduk dan kemampuan masyarakat membeli rumah atau lahan untuk pertapakan rumah yang semakin mahal serta macetnya lalu lintas. Prospek tu semakin besar karena hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pemerintah berharap ikut mendorong program 1.000 tower Rumah Sejahtera Susun yang telah dicanangkan pemerintah. "REI Sumut akan menyoalisasikan rusun dengan harapan anggota bisa terjun ke bisnis tersebut,"katanya. Dia mengakui, pembangunan rusun di Sumut itu, diyakini bisa terhambat karena faktor masalah ketersediaan dan harga lahan yang mahal. Dia menjelaskan, masyarakat Sumut khususnya di Medan masih mempersoalkan jarak tempuh rumah dan tempat pekerjaannya. "Warga masih cenderung memilih rumah di kawasan perkotaan walaupun harganya lebih mahal sehingga rusun baru akan diminati kalau lokasinya tidak jauh dari perkotaan,"katanya. Pembangnan rusun juga terkendala kalau harga jual tanah sangat mahal. "Jadi memang peran pemerintah dalam membangun rusun masih sangat diperlukan seperti soal ketersedian atau harga lahan yang murah termasuk proses perizinan yang dipemudah,"katanya. Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Formal Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera, Bernaldy, di Jakarta akhir pekan lalu mengatakan, Undang-Undang tentang Rumah Susun, diharapkan pemerintah bisa mendorong pengembang ikut dalam program 1.000 tower Rumah Sejahtera Susun yang telah dicanangkan pemerintah. Terkait UU Nomor 20 Tahun 2011, Bernaldy mengatakan, ada beberapa hal penting yang menjadi panduan para pengembang, seperti penyediaan tanah, pemasaran, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), pegelolaan, peningkatan kualitas, pengendalian dan peran masyarakat. Selain itu, UU tersebut juga mengakomodasi pemanfaatan barang milik negara berupa pemanfaatan tanah dan pendayagunaan tanah wakaf dengan cara sewa tanah.

BNI Griya Idaman Ditarget Rp196 M

SumateraExpress.Com


PALEMBANG - Selain membiayai RST (rumah sejahtera tapak) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) punya program BNI Griya Idaman dengan target market yang sama.
Jeffry AM Dendeng, CEO BNI Region Palembang, menjelaskan, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menetapkan empat bank BUMN yang menjalankan program FLPP yakni BNI, Bank Mandiri, BRI, dan BTN. Dengan skema FLPP, BNI memberikan suku bunga 7,25 persen per tahun.
"Griya Idaman kurang lebih sama, namun bunga yang kami berikan jauh lebih rendah. Lima tahun pertama hanya dikenakan suku bunga 2,5 persen per tahun, masuk tahun keenam mengikuti bunga pasar," kata Jeffry usai MoU (memorandum of understanding) antara BNI dengan DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumsel di Hotel Aston, kemarin, terkait pelaksanaan program BNI Griya Idaman.
Ini untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membeli dan mendapatkan unit rumah. "Namun program ini sementara baru berlaku untuk anggota REI yang memasarkan unit rumah," tuturnya. Jeffry melanjutkan, Griya Idaman diperuntukkan bagi seluruh masyarakat berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan dan tidak sedang menggunakan fasilitas FLPP. Rumah yang dibiayai tipe 36 seharga Rp70 juta-Rp150 juta.
Jeffry menjelaskan, untuk skema FLPP, BNI ditarget pemerintah bisa membiayai 31 ribu unit rumah tahun ini dengan nilai Rp2 triliun. "Khusus BNI Griya Idaman ditarget membiayai 3 ribu unit rumah dengan nilai Rp196 miliar," tuturnya. Program ini baru berlaku untuk pembelian rumah secara kredit dalam jangka waktu satu bulan lebih, yakni dimulai tanggal 25 Mei-30 Juni.
"Kita test market dulu, kalau responnya bagus akan kita lanjutkan program ini," jelasnya. Selain mempermudah konsumen, program ini ikut mempermudah para developer yang memasarkan unit rumahnya. Ketua Umum DPP REI, Setyo Maharso didampingi Ketua DPD REI Sumsel Oka Murod menjelaskan ini  menjadi solusi bagi masyarakat mendapatkan rumah dengan angsuran murah selain melalui skema FLPP.
BNI Griya Idaman, kata Setyo, bukan pesaing program FLPP, tapi untuk menjembatani bagi masyarakat yang belum mengakses FLPP. Ir Eddy Santana Putra MT, wali kota Palembang program ini merupakan terobosan yang bisa menekan kekurangan (backlog) perumahan. (cj5/ce1)

Sumut Tergantung pada Besi dan Baja Impor

MedanBisnis – Medan. Sumatera Utara masih sangat tergantung pada  besi dan baja impor dimana pada triwulan I nilainya naik 33,02% dari periode sama tahun lalu atau mencapai US$ 72,001 juta.

"Tiap tahun memang terjadi peningkatan impor golongan barang itu. Pada triwulan I tahun ini misalnya sudah mencapai US$ 72,001 juta atau naik 33,02% dari periode sama tahun lalu yang masih US$ 54,128 juta," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Suharno di Medan, Minggu (6/5).

Pada triwulan I tahun ini peningkatan impor sudah terlihat sejak Januari di mana pasokan terbesar dari China. Pada Maret, misalnya, nilai impor besi dan baja Sumut naik 0,66% dari Februari atau senilai US$ 24,191 juta.

Ketua Realestate Indonesia (REI) Sumut Tomi Wistan mengatakan, pemerintah harusnya sudah mengurangi ketergantungan impor besi dan baja itu karena kebutuhan di dalam negeri terus meningkat sejalan dengan perkembangan bisnis properti.

"Kalau tergantung terus seperti dewasa ini, maka harga sangat rentan dengan lonjakan seperti di Februari hingga Mei ini di mana harga naik sekitar 10%," katanya.

Biasanya, kata dia, sebelum harga naik barang itu menghilang sementara, sehingga membuat konsumen khususnya pengembang kewalahan.

Pengembang di Sumut Susi Simanjuntak menyebutkan, harga besi beton di pasar Medan bertahan mahal setelah naik sekitar 10% di pertengahan April. "Besi sudah banyak dijual tetapi harga sudah naik sekitar 10%. Untuk besi beton diameter 8 dan 9 milimeter dengan panjang 9 meter misalnya, harganya sudah Rp36.560 dan Rp 46.410 per batang," katanya. (ant)

91% Konsumen Pilih Beli Rumah Ketimbang Apartemen

MedanBisnis – Jakarta. Masyarakat Indonesia masih gemar tinggal di hunian tapak atau landed house dibandingkan dengan hunian vertikal seperti apartemen. Setidaknya dari survei rumah 123, sebanyak 91% konsumen lebih memilih membeli rumah tapak. Kenapa?

Banyak faktor yang mendasari kenyataan tersebut, tak heran hingga saat ini penjualan hunian masih didominasi rumah tapak. Menurut Sales Manager rumah123, Meddy H. Papinka ada dua alasan utama pembeli rumah di situs properti memilik bangunan horizontal atau tapak. Pertama, suplai hunian tapak di Indonesia masih lebih banyak dibanding apartemen atau kondominium.

Alasan lainnya adalah, faktor psikologis. "Orang masih belum sreg kalau tidak injak tanah. Ini hanya faktor psikologis. Budaya," jelasnya di Jakarta, Selasa kemarin.

Hasil survei tahun 2011 rumah123 menggambarkan hal tersebut. Calon konsumen properti, 91% cenderung ingin memiliki rumah tapak. Sisanya baru memilih bangunan tinggi layaknya rumah susun. "Survei ini kita lakukan akhir triwulan 2011. Orang masih berpikir dapat lebih bersosialisasi pada unit house," tuturnya.

Hingga kini pengunjung situs rumah123 telah mencapai 1,4 juta visitor per bulan. Ditargetkan hingga akhir tahun jumlah ini naik menjadi 3 juta visitor per bulan. "Yang disedikan pasar situs properti seperti rumah123 adalah rumah second atau baru, yang dikerjasamakan dengan pengembang. Sedangkan rumah second, kita kerjasama dengan agen-agen properti," ungkapnya. (dtf)

BTN Akui Lamban Salurkan KPR

PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk mengakui lambannya penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR subsidi rumah murah. Alasannya banyak rumah yang ditawarkan sudah di atas dari syarat pembiayaan FLPP.
Direktur Consumer dan Operasional BTN, Irman Alvian Zahiruddin menyebutkan, saat ini sulit menemukan harga rumah murah untuk KPR FLPP tipe 36 yang ditetapkan pemerintah senilai Rp 70 juta. “Unit yang ada hari ini, yang tipe 36 atau har

ganya di atas Rp 70 juta, jadi nggak masuk dalam kategotri FLPP,” ujarnya di Jakarta, Selasa (2/5).
Meski demikian BTN akan tetap berkomitmen untuk menyalurkan KPR FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia, meski harus menghadapi kendala tersebut.
“Kita kan komit 16.000 unit rumah dengan bunga 7,25 persen, itu yang mau kita kejar secepatnya,” tambahnya.
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) hingga Triwulan I 2012 baru menyalurkan kredit FLPP untuk 2.500 unit rumah fasilitas FLPP dari target perseroan sebanyak 16.000 unit rumah Sedangkan nilai kredit FLPP pada periode Januari-Maret hanya mencapai Rp 140 miliar.
Terpisah, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Setyo Maharso mengatakan pemerintah harus memahami bahwa harga properti tiap tahun naik karena naiknya tarif PBB dan bahan bangunan.
“Sehingga jangan dikatakan kita naikkan harga properti. Kalau asosiasi naikkan harga dan itu naik tiap tahun. Harga semen juga naik dan komponen harga rumah juga naik dan memang ini kondisi di lapangan,” katanya. (mic)

BNI Wilayah Medan Salurkan 2.000 Unit FLPP

Jurnas.com | PT BANK Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Medan, yang meliputi Sumatera Utara dan Aceh, tahap awal akan menyalurkan sekitar 2 ribu unit rumah program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di wilayah Sumatera Utara.

Tahap ini disalurkan secara massal kepada guru-guru baik guru pegawai negeri nasional (PNS) ataupun non-PNS yang bergaji rendah.

"Karena guru-guru masih perlu mendapatkan perhatian kesejahteraannya. Saat ini masih banyak guru yang belum memiliki perumahan," demikian disampaikan Head of Consumer and Retail BNI Kantor Wilayah Medan Feri Andajaya kepada Jurnal Nasional, (3/5) di Medan.

Ia mengatakan, untuk menyalurkan rumah program pemerintah tersebut, BNI sudah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Rencananya, hari ini akan diteken nota kesepahaman antara BNI Wilayah Medan dan Pemprov Sumut, terutama Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

Menurut Feri, bagi guru-guru yang menerima tersebut akan melalui seleksi ketat. Yaitu berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta dan belum memiliki rumah. "Jadi ini akan menjadi rumah milik pertama," kata Feri.

Dituturkan Feri, nantinya maksimal nilai kredit rumah sebesar Rp70 juta dengan rumah bertipe 36. Terkait pembayaran dilakukan selama 15 tahun dengan besaran bunga rata (flat) sebesar 7,25 persen. "Kurang lebih sebesar Rp550 ribu per bulan," katanya.

BNI merupakan salah satu bank yang menyalurkan kredit FLPP. Tahun 2012, BNI mendapatkan jatah sekitar 32.000 unit untuk disalurkan secara nasional, dengan nilainya sekitar Rp2 triliun. Untuk menyalurkan tersebut, menurut Feri, di tiap wilayah tidak akan sama. Saat ini, BNI memiliki prioritas akan disalurkan kepada para guru yang bergaji rendah. "Juga tidak menutup kemungkinan dari perusahaan swasta, yang karyawannya memang tidak mampu membeli rumah," ujarnya.

Sekedar diketahui, FLPP merupakan program kredit murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Masyarakat yang berhak menerima adalah yang berpenghasilan maksimal Rp2,5 juta per bulan untuk rumah sejahtera tapak dan Rp4,5 juta untuk rumah sejahtera susun. Nilai kreditnya untuk rumah KPR Sejahtera tapak maksimal mencapai Rp80 juta. Sedangkan KPR Sejahtera Susun dimungkinkan sampai sebesar Rp135 juta.

Calon debitur juga harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), belum pernah mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan dan merupakan rumah pertama.